Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah menekankan pentingnya pemanfaatan produk lokal agar perputaran anggaran MBG benar-benar dirasakan oleh masyarakat setempat.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sanjaya, di Banda Aceh menyatakan pihaknya terus mendorong Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh daerah agar memasok kebutuhan MBG dari produk lokal, bukan dari luar wilayah.
Menurutnya, penggunaan bahan pangan dari daerah sendiri bertujuan mencegah aliran dana program MBG keluar dari wilayah penerima manfaat. Dengan demikian, anggaran negara yang digelontorkan dapat berkontribusi langsung terhadap penguatan ekonomi lokal.
“Program MBG tidak hanya untuk pemenuhan gizi anak-anak penerima manfaat, tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu daerah,” ujar Sony, Sabtu (17/1/2026).
Ia mencontohkan kebutuhan telur untuk program MBG di Kabupaten Pidie yang mencapai sekitar Rp100 miliar per tahun. Jika seluruh pasokan telur tersebut didatangkan dari luar daerah, maka perputaran uang senilai Rp100 miliar tidak akan dinikmati oleh masyarakat setempat.
“Begitu juga dengan kebutuhan lainnya. Jika masih dipasok dari luar daerah, tentu yang dirugikan adalah daerah itu sendiri karena tidak mampu menyediakan kebutuhan pokok dari wilayahnya. Dampaknya langsung terasa pada pertumbuhan ekonomi daerah,” jelasnya.
Di Aceh sendiri, saat ini terdapat 553 unit SPPG dengan jumlah tenaga kerja lebih dari 28 ribu orang. Sementara itu, jumlah penerima manfaat program MBG di Provinsi Aceh mencapai sekitar 1,7 juta jiwa.
Sony memperkirakan, jika biaya MBG diasumsikan sebesar Rp10 ribu per orang, maka pemerintah mengucurkan dana lebih dari Rp17 miliar setiap hari untuk program tersebut di Aceh. Apabila seluruh kebutuhan MBG dipenuhi dari dalam daerah, dana sebesar itu akan terus berputar di provinsi ujung barat Indonesia tersebut.
Karena itu, BGN meminta satuan tugas MBG di setiap daerah untuk memastikan rantai pasok kebutuhan pangan dijaga dari sumber-sumber lokal, bukan didatangkan dari luar daerah.
“Program MBG juga bertujuan memberdayakan sektor pertanian dan peternakan setempat, mulai dari penyediaan beras, sayuran, buah-buahan hingga daging. Dengan begitu, petani dan peternak daerah ikut tumbuh bersama hadirnya program MBG,” pungkasnya.
