Jakarta — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai tidak boleh dipahami semata sebagai kebijakan sosial, melainkan harus ditempatkan sebagai bagian integral dari strategi pertahanan bangsa di tengah ketidakpastian global. Pandangan ini disampaikan Praktisi Hukum Hendarsam Marantoko, yang menyoroti eskalasi konflik dunia dan rapuhnya rantai pasok pangan internasional.
“Di tengah perang Ukraina, konflik Timur Tengah, hingga gangguan logistik global, ancaman terhadap Indonesia tidak selalu hadir dalam bentuk senjata. Krisis pangan justru bisa menjadi perang paling senyap, namun paling mematikan,” ujar Hendarsam dalam keterangannya, Minggu (18/1/2026).
Sebagai negara kepulauan dengan ketergantungan distribusi lintas wilayah, Indonesia dinilai sangat rentan terhadap guncangan pasokan pangan. Karena itu, Hendarsam menegaskan, MBG perlu diposisikan sebagai bagian dari arsitektur pertahanan semesta nonmiliter, yang berfokus pada ketahanan rakyat sejak usia dini.
Ia mengaitkan kebijakan MBG dengan pemikiran Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam buku Paradoks Indonesia. Dalam buku tersebut, Prabowo menekankan bahwa sebuah bangsa bisa runtuh bukan karena kekurangan senjata, melainkan karena rakyatnya lemah secara fisik, mental, dan ekonomi.
“Cara pandang ini menunjukkan bahwa kekuatan negara tidak hanya ditentukan oleh alutsista, tetapi oleh kualitas manusia dan daya tahan sistem nasional,” katanya.
Menurut Hendarsam, MBG merupakan investasi strategis sumber daya manusia jangka panjang. Anak-anak yang memperoleh asupan gizi memadai hari ini akan tumbuh menjadi tenaga kerja, prajurit, ilmuwan, dan warga negara yang sehat serta tangguh di masa depan.
Selain itu, program MBG juga dinilai mendorong terbentuknya ekosistem rantai pasok pangan berbasis wilayah. Setiap daerah didorong untuk memenuhi kebutuhan pangannya sendiri sesuai potensi lokal, sehingga ketahanan pangan nasional menjadi lebih merata dan berlapis.
“Dengan sistem pangan yang kuat dari bawah, Indonesia tidak mudah diguncang oleh konflik global maupun tekanan eksternal,” ujarnya.
Ia menegaskan, dalam konteks geopolitik global yang semakin tidak menentu, kebijakan pangan seperti MBG harus dilihat sebagai bagian dari upaya memperkuat kedaulatan bangsa dan menjaga stabilitas nasional.
