Jakarta – Upaya melawan terorisme di Indonesia dinilai perlu keluar dari pendekatan semata-mata penindakan. Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi Partai NasDem, M Shadiq Pasadigoe, mendorong penguatan program dan anggaran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada Tahun Anggaran 2026 agar fokus pada pencegahan dan penguatan ketahanan sosial.
Shadiq menilai dinamika ancaman terorisme semakin kompleks dan tidak bisa ditangani hanya melalui operasi keamanan. Menurutnya, pendekatan preventif yang melibatkan masyarakat harus menjadi prioritas dalam strategi nasional penanggulangan terorisme.
“Penindakan tetap penting, tetapi pencegahan sistematis dan partisipasi masyarakat jauh lebih menentukan dalam jangka panjang,” kata Shadiq usai rapat dengar pendapat (RDP) Komisi XIII DPR dengan BNPT di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (20/1/2026).
Ia menekankan agar setiap program yang dirancang BNPT dapat dijalankan secara terukur dan akuntabel, sehingga penyerapan anggaran benar-benar memberikan dampak nyata bagi keamanan nasional. Optimalisasi pelaksanaan program, kata dia, menjadi kunci agar kebijakan tidak berhenti pada perencanaan administratif.
Dukungan terhadap penambahan anggaran BNPT juga disebut sebagai langkah strategis untuk memperkuat kesiapsiagaan nasional, program kontra-radikalisasi dan deradikalisasi, serta peran BNPT sebagai pusat analisis dan pengendalian krisis.
Selain itu, Shadiq menyoroti pentingnya memperkuat Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di daerah. Ia menilai FKPT memiliki posisi strategis sebagai garda terdepan pencegahan berbasis komunitas, sekaligus jembatan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Menurut Shadiq, sinergi lintas sektor menjadi fondasi utama dalam membangun ketahanan sosial terhadap paham radikal. Komitmen DPR, kata dia, adalah memastikan kebijakan dan anggaran penanggulangan terorisme berjalan efektif, transparan, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.
