Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai tidak hanya berperan dalam meningkatkan gizi anak, tetapi juga mampu mendorong aktivitas ekonomi di tingkat daerah. Karena itu, keberlanjutan program tersebut dinilai penting untuk dijaga.
Pakar kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, menyampaikan hal tersebut dalam diskusi Outlook Ekonomi 2026: MBG Investasi Bangsa yang diselenggarakan oleh Jakarta Journalist Center di Jakarta Selatan, Jumat (6/3/2026).
Menurut Trubus, program MBG merupakan salah satu langkah strategis pemerintah untuk membantu mengatasi persoalan Stunting yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Ia menilai masalah stunting tidak semata berkaitan dengan pola konsumsi makanan, tetapi juga berkaitan erat dengan kondisi ekonomi keluarga.
“Persoalan anak yang mengalami stunting diharapkan dapat terbantu melalui Program MBG, meskipun tentu belum sepenuhnya tuntas karena masalah ini berkaitan dengan kondisi ekonomi yang lebih luas,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dampak program tersebut juga terasa pada sektor ekonomi lokal karena melibatkan banyak pihak dalam rantai pasok. Mulai dari petani, nelayan, hingga pelaku usaha mikro dan kecil ikut berperan dalam penyediaan bahan pangan untuk dapur program.
Menurut Trubus, salah satu kekuatan MBG terletak pada pendekatan yang memberi ruang besar bagi pemerintah daerah serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaannya.
Kebutuhan bahan pangan untuk dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), misalnya, banyak dipasok dari sumber lokal seperti hasil pertanian, perikanan, dan produk usaha kecil di daerah.
“Program ini tidak hanya soal memberi makan anak, tetapi juga menciptakan perputaran ekonomi di daerah. UMKM, petani, hingga pemasok bahan pangan ikut merasakan manfaatnya,” katanya.
Di wilayah pesisir, ikan kerap menjadi sumber protein utama dalam menu MBG. Sementara di daerah agraris atau wilayah timur Indonesia, protein dari tempe maupun telur lebih banyak dimanfaatkan.
Selain itu, keberadaan dapur SPPG juga dinilai mampu menciptakan aktivitas ekonomi baru, termasuk di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
Meski demikian, Trubus mengakui pelaksanaan program MBG masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam aspek tata kelola dan pengawasan di lapangan. Beberapa persoalan yang muncul di antaranya distribusi yang belum merata, standar menu makanan yang belum konsisten, hingga fluktuasi harga bahan pangan.
Ia juga menyoroti besarnya anggaran program MBG yang diperkirakan mencapai sekitar Rp355 triliun sehingga memerlukan pengawasan ketat untuk mencegah potensi penyimpangan.
“Program ini merupakan niat baik pemerintah, tetapi pelaksanaannya membutuhkan tata kelola yang kuat serta kesadaran kolektif dari semua pihak,” ujarnya.
Trubus menilai transparansi pengelolaan program menjadi faktor penting agar kepercayaan publik tetap terjaga.
Di tengah berbagai kritik, ia melihat program MBG secara bertahap mulai mendapat penerimaan yang lebih luas dari masyarakat. Hal tersebut terlihat dari semakin banyaknya pihak yang terlibat dalam mendukung pelaksanaannya.
Selain pemerintah, pelaksanaan program juga melibatkan relawan, organisasi masyarakat, serta dukungan dari aparat seperti Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
“Awalnya MBG dipandang sebagai kebijakan pemerintah semata, tetapi sekarang mulai berkembang menjadi gerakan moral bersama,” katanya.
Beberapa daerah seperti Jakarta dan Jawa Barat disebut telah menunjukkan capaian yang cukup baik dalam pelaksanaan program tersebut.
Ke depan, tantangan utama yang perlu dihadapi adalah memastikan keberlanjutan program dalam jangka panjang. Saat ini regulasi MBG masih berada pada level peraturan presiden.
Menurut Trubus, diperlukan penguatan regulasi agar program tersebut memiliki landasan hukum yang lebih kuat.
Ia mencontohkan negara seperti Finlandia yang telah mengatur program makan bergizi dalam undang-undang sehingga keberlanjutannya lebih terjamin.
“Pengawasan terhadap dapur SPPG juga harus diperkuat, termasuk memastikan kualitas makanan, kecepatan distribusi, serta kepatuhan terhadap standar gizi,” ujarnya.
Dengan perbaikan tata kelola dan penguatan regulasi, Trubus optimistis program MBG dapat menjadi salah satu kebijakan strategis dalam membangun generasi Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan berdaya saing di masa depan.
