Yogyakarta – Gejolak ekonomi global kembali menjadi faktor yang harus diwaspadai dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional. Ketegangan politik di berbagai kawasan dunia, yang berdampak pada kenaikan harga energi dan perlambatan ekonomi global, berpotensi memengaruhi kinerja ekonomi Indonesia. Dalam situasi seperti ini, berbagai program pembangunan nasional, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), ikut menghadapi tantangan keberlanjutan.
Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Prof. Dr. Imamudin Yuliadi, SE., M.Si., menilai bahwa dinamika global dapat berdampak langsung pada kinerja ekonomi makro Indonesia.
“Salah satu dampaknya adalah melemahnya permintaan ekspor komoditas Indonesia akibat kontraksi ekonomi di negara-negara mitra dagang. Ketika ekonomi global melambat, kebutuhan terhadap komoditas dari negara berkembang seperti Indonesia ikut menurun,” ujar Prof Imamudin di Yogyakarta, Kamis (12/3/2026).
Jika kondisi ini terjadi secara luas, lanjutnya, surplus neraca perdagangan Indonesia berpotensi semakin tergerus. Selama beberapa tahun terakhir, surplus perdagangan menjadi salah satu penyangga penting bagi stabilitas ekonomi nasional. Penurunan surplus tersebut tentu akan memengaruhi ketahanan ekonomi Indonesia, terutama dalam menjaga stabilitas nilai tukar dan keseimbangan fiskal.
Selain itu, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di pasar global juga membawa konsekuensi bagi perekonomian domestik. Jika harga energi internasional terus meningkat, pemerintah dihadapkan pada pilihan kebijakan yang tidak mudah: menyesuaikan harga BBM di dalam negeri atau meningkatkan subsidi energi untuk menahan kenaikan harga.
Namun, peningkatan subsidi BBM juga memiliki implikasi terhadap pengelolaan anggaran negara. Ketika alokasi subsidi energi meningkat, ruang fiskal pemerintah untuk menjalankan berbagai program pembangunan dapat menyempit.
“Program prioritas, termasuk program sosial seperti MBG, berpotensi menghadapi tekanan anggaran apabila kondisi fiskal semakin terbatas,” ungkapnya.
Dalam konteks inilah, jelasnya, keberlanjutan program MBG menjadi bagian dari tantangan kebijakan ekonomi yang lebih luas. Program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak, pada dasarnya memiliki potensi dampak jangka panjang bagi pembangunan sumber daya manusia. Namun, implementasi dan keberlanjutan program tersebut tetap bergantung pada kondisi fiskal dan stabilitas ekonomi nasional.
Di sisi lain, dampak program MBG terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat masih memerlukan kajian lebih mendalam. Menurut Prof. Imamudin, dampak program ini kemungkinan akan berbeda-beda di setiap daerah. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur ekonomi lokal serta sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam rantai pasok program tersebut.
Daerah yang mampu melibatkan petani, peternak, dan pelaku usaha lokal dalam penyediaan bahan pangan untuk MBG berpotensi mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih besar. Program ini bisa menjadi penggerak ekonomi lokal melalui peningkatan permintaan terhadap produk pangan daerah.
“Sebaliknya, jika rantai pasok tidak melibatkan pelaku ekonomi lokal, dampak pengganda bagi perekonomian daerah menjadi terbatas,” tukasnya.
Selain itu, beberapa persoalan dalam pelaksanaan program juga perlu menjadi perhatian. Pemberitaan mengenai kasus keracunan makanan pada siswa yang mengonsumsi makanan MBG menunjukkan pentingnya pengawasan kualitas pangan dalam program ini. Standar keamanan pangan harus dijaga secara ketat agar tujuan peningkatan gizi tidak justru menimbulkan risiko kesehatan.
Potensi munculnya praktik rente oleh oknum tertentu juga menjadi tantangan tersendiri. Jika program dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang hanya mengejar keuntungan tanpa memperhatikan kualitas dan tujuan sosialnya, maka manfaat program bagi masyarakat bisa berkurang. Bahkan, hal tersebut dapat mengurangi dampak ekonomi yang seharusnya dapat dirasakan oleh masyarakat di daerah.
Karena itu, transparansi dan pengawasan dalam pengelolaan anggaran menjadi aspek penting dalam memastikan efektivitas program MBG. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah mengkaji secara lebih rinci proporsi anggaran yang benar-benar digunakan untuk pembelian bahan pangan dari daerah setempat. Semakin besar penggunaan bahan pangan lokal, semakin besar pula dampak ekonomi yang dihasilkan bagi masyarakat.
“Dalam situasi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, strategi menjaga stabilitas harga bahan pokok juga menjadi kunci agar program MBG tetap berjalan dengan baik. Stabilitas harga sangat bergantung pada ketersediaan pasokan pangan di pasar. Oleh karena itu, menjaga kelancaran distribusi dan produksi pangan menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan program ini,” papar Prof Imamudin.
Momentum pelaksanaan MBG yang bertepatan dengan bulan Ramadan, menurutnya, juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat ekosistem ekonomi pangan di daerah. Aktivitas ekonomi masyarakat yang meningkat selama Ramadan dapat menjadi peluang untuk memperkuat keterlibatan pelaku usaha lokal dalam penyediaan kebutuhan pangan.
Pada akhirnya, tantangan ekonomi global tidak hanya menuntut ketahanan kebijakan fiskal, tetapi juga mendorong perlunya inovasi dalam pengelolaan program sosial.
“Program MBG dapat menjadi instrumen strategis tidak hanya dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga dalam membangun ketahanan pangan dan memperkuat kemandirian ekonomi daerah,” katanya.
Ia menegaskanb bahwa dengan tata kelola yang transparan, pengawasan yang kuat, serta keterlibatan aktif masyarakat, program MBG berpotensi tetap berjalan efektif meskipun menghadapi tekanan ekonomi global. Dalam situasi yang penuh ketidakpastian, pendekatan yang mengintegrasikan kebijakan sosial dengan penguatan ekonomi lokal menjadi salah satu kunci untuk menjaga keberlanjutan pembangunan nasional.
