Majalengka – Penguatan sistem pemantauan dan pengawasan menjadi fokus utama dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Barat. Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Optimalisasi Pemantauan dan Pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tingkat provinsi yang digelar di Majalengka, Kamis (9/4/2026).
Rakor menegaskan bahwa keberhasilan program MBG tidak hanya ditentukan oleh distribusi makanan, tetapi juga oleh ketatnya pengawasan, transparansi, serta konsistensi standar layanan di lapangan. Deputi Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional, Dadang Hendrayudha, menyebut pengawasan menjadi pilar utama untuk menjaga kualitas program.
Menurutnya, standar mutu makanan, higienitas, hingga tata kelola harus dijaga secara ketat dan berkelanjutan. Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam melakukan monitoring langsung serta merespons cepat setiap temuan di lapangan.
Sementara itu, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menilai MBG bukan sekadar program bantuan, melainkan investasi jangka panjang untuk pembangunan sumber daya manusia. Ia menegaskan pentingnya memastikan generasi mendatang mendapatkan asupan gizi yang layak.
Dalam implementasinya, Kabupaten Sumedang disebut telah menyiapkan 166 SPPG yang terdiri dari 138 dapur aglomerasi dan 28 dapur di wilayah terpencil. Program tersebut juga berdampak pada penyerapan tenaga kerja sekitar 6.900 orang sekaligus mendorong perputaran ekonomi lokal.
Untuk memperkuat transparansi, pemerintah daerah mengembangkan inovasi digital melalui Sistem Informasi Makan Bergizi Gratis (SIMBG). Sistem ini memungkinkan masyarakat memantau menu, kandungan gizi, hingga distribusi makanan secara terbuka.
Selain itu, inovasi sosial juga dihadirkan melalui program “Rantang Simpati” yang menyasar kelompok lanjut usia agar turut merasakan manfaat program MBG. Langkah ini dinilai memperluas dampak sosial program di luar sasaran utama.
Meski demikian, sejumlah tantangan masih dihadapi, mulai dari optimalisasi pemanfaatan pangan lokal, menjaga stabilitas produksi pertanian, hingga percepatan operasional dapur SPPG yang telah dibangun.
Pemerintah daerah memastikan pengawasan dilakukan secara berlapis melalui rapat evaluasi rutin, inspeksi mendadak, serta pemberian sanksi terhadap pelanggaran. Rakor yang dihadiri kepala daerah dan unsur Forkopimda ini diharapkan memperkuat koordinasi lintas sektor agar pelaksanaan MBG di Jawa Barat berjalan lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan.
