Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai tetap perlu dijalankan, namun dengan skema yang lebih adaptif agar tidak membebani anggaran negara. Salah satu opsi yang dinilai realistis adalah menyesuaikan frekuensi pemberian makanan tanpa mengubah struktur utama program.
Ekonom Center for Strategic and International Studies (CSIS), Riandy Laksono, menilai pengurangan frekuensi pelaksanaan bisa menjadi jalan tengah untuk menjaga kesehatan fiskal sekaligus memastikan manfaat program tetap dirasakan masyarakat.
“Agar anggaran tetap sehat dan risiko rating kredit Indonesia terjaga, pemerintah bisa mengambil jalan tengah dengan mengatur frekuensi, misalnya dari 6 hari menjadi 3 atau 4 hari seminggu,” kata Riandy.
Menurutnya, skema tersebut lebih aman dibandingkan merombak total program yang sudah berjalan. Dengan cara itu, manfaat ekonomi yang selama ini dirasakan pekerja dapur, petani, hingga penyedia bahan pangan tetap bisa dipertahankan.
Selain soal anggaran, Riandy menegaskan kualitas nutrisi dalam program MBG tidak boleh dikorbankan. Ia menyebut program ini merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Karena itu, ia mendorong pemerintah memperketat pengawasan di lapangan agar pelaksanaan MBG benar-benar sesuai tujuan.
“Pemerintah perlu memperkuat pola random check atau sidak lapangan untuk memastikan standar kualitas tetap terjaga. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dapur akan menjadi kunci keberhasilan MBG ke depannya,” ujarnya.
Riandy menilai dampak besar MBG terhadap produktivitas tenaga kerja memang belum akan terlihat dalam waktu dekat. Namun, ia optimistis program ini dapat menjadi fondasi awal untuk menciptakan generasi yang lebih sehat dan produktif di masa depan.
Meski begitu, ia mengingatkan agar pemerintah tidak menjadikan MBG sebagai satu-satunya tumpuan strategi pertumbuhan ekonomi nasional.
“Jangan berharap MBG bisa memutar roda ekonomi sampai 8 persen. Untuk menggerakkan ekonomi, dibutuhkan mesin-mesin ekonomi baru, tidak hanya mengandalkan sektor pertanian,” tegas Riandy.
Menurutnya, MBG harus dilihat sebagai bagian dari ekosistem pembangunan yang lebih luas, bukan sebagai solusi tunggal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
