BANGKA — Ancaman intoleransi dan radikalisme kini tidak hanya muncul dari interaksi langsung di tengah masyarakat. Ruang digital, termasuk komunitas daring tertutup, mulai menjadi perhatian karena dapat menjadi tempat berkembangnya narasi kekerasan yang menyasar anak dan remaja.
Kondisi tersebut mendorong Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Kepulauan Bangka Belitung memperkuat kolaborasi dengan sejumlah lembaga untuk membangun sistem pencegahan sejak dini.
Kerja sama itu diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kanwil Kemenag Babel dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Babel, Rumah Sakit Siloam Bangka Belitung, dan Satgaswil Kepulauan Bangka Belitung Densus 88 Anti Teror Polri.
Penandatanganan berlangsung di Auditorium Mas’ud Hasan Qolay, Kanwil Kemenag Babel, Kamis (13/8/2026). Kegiatan tersebut sekaligus dirangkaikan dengan pengukuhan Duta Cegah sebagai bagian dari penguatan deteksi dini terhadap intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme.
Plt Kepala Kanwil Kemenag Babel, H. Pril Marori, mengatakan menjaga kerukunan umat beragama membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Menurut dia, pemerintah tidak mungkin menghadapi berbagai tantangan tersebut seorang diri.
“Kami tidak dapat bekerja sendiri. Oleh karena itu, kami membutuhkan dukungan dan sinergi dari berbagai mitra strategis, termasuk Satgaswil Babel Densus 88 Anti Teror Polri, BPS dan berbagai lembaga lainnya,” kata Pril Marori.
Menurut Pril, kolaborasi tersebut penting untuk menjaga capaian kerukunan yang selama ini telah dibangun di Bangka Belitung. Dia menyebut Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menempati peringkat ketiga secara nasional dalam Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) pada 2025.
Capaian tersebut, kata dia, tidak boleh membuat pemerintah dan masyarakat lengah. Justru, diperlukan upaya berkelanjutan agar kerukunan tidak hanya tercermin dalam indeks, tetapi benar-benar terasa dalam kehidupan sehari-hari.
“Kolaborasi ini untuk memperkuat pelayanan kepada masyarakat sekaligus menjaga kerukunan umat beragama di Bangka Belitung,” ujarnya.
Kepala Satgaswil Kepulauan Bangka Belitung Densus 88 Anti Teror Polri, AKBP Maslikan, mengatakan kerja sama dengan Kemenag selama ini telah berjalan. Namun, PKS menjadi instrumen untuk membuat kolaborasi tersebut lebih terarah dan berkelanjutan.
Menurut dia, pencegahan radikalisme dan ekstremisme tidak dapat dilakukan secara parsial. Setiap lembaga memiliki peran yang saling melengkapi.
“Kementerian Agama memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam membangun moderasi beragama, sementara kami berperan memperkuat berbagai program pencegahan melalui pendekatan kolaboratif,” kata Maslikan.
Maslikan menilai tantangan pencegahan kini semakin kompleks karena penyebaran ideologi kekerasan dapat berlangsung di ruang digital. Anak-anak dan remaja menjadi kelompok yang perlu mendapat perhatian khusus. Menurut dia, persoalan sosial yang dialami anak dapat membuat mereka lebih rentan mencari lingkungan alternatif di internet, termasuk komunitas digital tertutup.
“Fenomena yang berkembang saat ini menunjukkan bahwa anak-anak yang mengalami berbagai persoalan sosial cenderung lebih rentan bergabung dalam komunitas digital tertutup yang mengadopsi nilai-nilai kekerasan,” ujarnya.
Maslikan menjelaskan, interaksi yang berlangsung berulang di dalam komunitas semacam itu berpotensi memengaruhi cara berpikir seseorang. Jika berlangsung tanpa pendampingan, proses tersebut dapat berkembang menjadi perilaku kolektif yang mengarah pada kekerasan.
“Interaksi dalam kelompok tersebut dapat membentuk perilaku kolektif yang berpotensi mendorong munculnya tindakan kekerasan,” katanya.
Karena itu, menurut Maslikan, pencegahan harus dilakukan sebelum seseorang masuk terlalu jauh dalam proses radikalisasi.
“Kita harus mengedepankan langkah-langkah preventif sebelum berbagai ancaman tersebut berkembang menjadi permasalahan yang lebih serius,” ujarnya.
Pengukuhan Duta Cegah dalam kegiatan tersebut menjadi salah satu bagian dari strategi memperluas jangkauan pencegahan di tengah masyarakat.
Pendekatan tersebut penting karena deteksi dini tidak selalu dapat dilakukan melalui aparat keamanan. Masyarakat yang berada paling dekat dengan anak, seperti keluarga, guru, tokoh agama, dan komunitas, justru dapat menjadi pihak pertama yang melihat perubahan perilaku.
Maslikan mengatakan Satgaswil Babel Densus 88 akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan pemangku kepentingan lainnya.
” lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat memiliki peran penting dalam membangun daya tahan terhadap berbagai pengaruh negatif,” katanya.
Dengan pendekatan tersebut, pencegahan tidak hanya diarahkan pada penindakan ketika ancaman telah muncul, tetapi juga membangun ketahanan sosial agar masyarakat memiliki kemampuan mengenali dan menangkal pengaruh ekstrem sejak dini.
Keterlibatan BPS dan rumah sakit dalam kerja sama tersebut juga memperlihatkan bahwa pencegahan radikalisme mulai diarahkan menjadi agenda lintas sektor.
BPS memiliki kapasitas dalam penyediaan dan pengelolaan data, sementara sektor kesehatan dapat berkontribusi melalui perspektif pelayanan dan pendampingan masyarakat.
Kolaborasi lintas bidang tersebut diharapkan membuat kebijakan pencegahan lebih terukur dan tidak hanya mengandalkan pendekatan keamanan.
Pril berharap PKS yang telah ditandatangani tidak berhenti sebagai dokumen administratif.
“Kami berharap kerja sama tersebut tidak hanya menjadi formalitas, tetapi dapat diterapkan dalam berbagai program yang menyentuh langsung masyarakat,” ujarnya.
Bagi Babel, mempertahankan kerukunan berarti tidak hanya menjaga hubungan antarumat beragama di ruang publik, tetapi juga mengantisipasi perubahan pola ancaman yang kini bergerak ke ruang digital.
Ketika anak dan remaja semakin lekat dengan internet, keluarga, sekolah, komunitas, pemerintah, dan aparat keamanan dituntut membangun benteng bersama. Dengan demikian, pencegahan dapat dilakukan jauh sebelum narasi intoleransi dan kekerasan berubah menjadi tindakan nyata.
