JAKARTA — Ancaman ekstremisme berbasis kekerasan dinilai semakin adaptif mengikuti perkembangan teknologi. Anak dan pemuda kini menjadi salah satu kelompok yang disasar jaringan terorisme melalui internet, mulai dari propaganda hingga upaya perekrutan.
Kondisi tersebut mendorong Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memperkuat strategi pencegahan sejak dini melalui Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) Fase Kedua 2026-2029.
Kepala BNPT Eddy Hartono mengatakan perkembangan ancaman sepanjang 2023-2025 menunjukkan masih adanya penyebaran paham radikal nihilistik. Di saat yang sama, jaringan terorisme global terus mencari celah baru untuk menjangkau generasi muda.
“Selain itu, terdapat pula upaya perekrutan oleh jaringan terorisme global yang menyasar anak-anak dan pemuda di berbagai daerah di Indonesia,” kata Eddy saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.
Menurut Eddy, perubahan pola ancaman tersebut membuat strategi penanggulangan terorisme tidak bisa hanya bertumpu pada pendekatan keamanan. Pencegahan harus dilakukan sebelum seseorang masuk lebih jauh ke dalam proses radikalisasi.
Karena itu, keluarga, komunitas, lembaga pendidikan, dan ruang digital ditempatkan sebagai bagian penting dari benteng pencegahan.
Eddy mengatakan internet menjadi salah satu tantangan terbesar dalam melindungi generasi muda. Ruang digital dapat dimanfaatkan jaringan ekstremis untuk membangun komunikasi, menyebarkan propaganda, merekrut anggota baru, bahkan menggalang pendanaan.
“Bagaimana melindungi generasi muda dari media internet yang kerap dijadikan sarana efektif untuk melakukan rekrutmen, propaganda hingga pendanaan,” ujarnya.
Menurut dia, karakter ancaman yang semakin persisten dan adaptif membutuhkan pola penanganan yang juga mampu beradaptasi.
Pendekatan tersebut menjadi salah satu alasan BNPT menekankan kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaan RAN PE Fase Kedua. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri menghadapi ancaman yang berkembang di ruang sosial dan digital.
“Kolaborasi ini perlu kita kuatkan karena ancaman lebih persisten dan adaptif,” kata Eddy.
Dalam kerangka tersebut, pemerintah mengedepankan pendekatan whole of government dan whole of society. Artinya, pencegahan tidak hanya menjadi tugas kementerian dan lembaga, tetapi juga membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah, sekolah, keluarga, masyarakat sipil, media, serta sektor lainnya.
RAN PE Fase Kedua juga memberikan perhatian lebih besar kepada kelompok anak dan pemuda. Langkah ini berangkat dari kesadaran bahwa pencegahan harus dilakukan pada fase ketika daya tahan individu dan lingkungan sosial masih dapat diperkuat.
Keluarga menjadi salah satu titik penting. Komunikasi yang sehat antara orang tua dan anak dinilai dapat menjadi lapisan awal untuk mengenali perubahan perilaku maupun pola interaksi yang berisiko.
Selain keluarga, sekolah dan komunitas juga memiliki posisi strategis. Anak menghabiskan sebagian besar waktunya dalam lingkungan tersebut, sementara aktivitas digital membuat batas antara ruang fisik dan ruang maya semakin tipis.
Karena itu, penguatan literasi digital tidak cukup hanya mengajarkan cara menggunakan teknologi. Generasi muda juga perlu memiliki kemampuan mengenali propaganda, manipulasi informasi, ajakan ekstrem, serta berbagai bentuk pendekatan yang berpotensi mengarah pada kekerasan.
BNPT sebelumnya telah menggelar Forum Penguatan Kolaborasi Pelaksanaan RAN PE Fase Kedua Tahun 2026-2029 di Jakarta pada Senin (27/7). Forum tersebut menjadi salah satu langkah awal implementasi Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2026 tentang RAN PE Fase Kedua.
RAN PE Fase Kedua mengintegrasikan 111 target aksi ke dalam sejumlah tema strategis yang akan dilaksanakan hingga 2029. Implementasinya mengedepankan pendekatan pencegahan atau soft approach yang berbasis bukti, kolaboratif, serta menghormati hak asasi manusia.
Dalam forum tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago mengapresiasi langkah BNPT memperkuat kolaborasi nasional.
Menurut dia, pelaksanaan RAN PE bukan sekadar mengejar pencapaian indikator. Setiap aksi di dalamnya merupakan bagian dari komitmen negara dalam melindungi masyarakat dari ancaman ekstremisme berbasis kekerasan.
Untuk memastikan pelaksanaan RAN PE Fase Kedua berjalan efektif, pemerintah mendorong sejumlah langkah bersama. Pertama, kementerian dan lembaga diminta menyelaraskan program serta anggaran dengan agenda RAN PE. Pemerintah daerah juga didorong memperkuat upaya pencegahan melalui pembentukan dan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD).
Kedua, setiap aksi diharapkan menghasilkan dampak yang dapat dirasakan langsung masyarakat dengan melibatkan partisipasi publik.
Ketiga, pelaksanaan RAN PE perlu memberikan perhatian khusus kepada anak dan pemuda sebagai kelompok strategis dalam pembangunan ketahanan masyarakat.
Keempat, peran perempuan dan keluarga perlu diperkuat sebagai bagian dari sistem pencegahan.
Kelima, seluruh pemangku kepentingan didorong memperkuat sinergi dan kolaborasi agar program tidak berjalan sendiri-sendiri.
Langkah tersebut pada akhirnya diarahkan untuk membangun daya tangkal masyarakat, bukan sekadar meningkatkan kapasitas aparat dalam merespons ancaman.
Sembilan Tema Strategis
RAN PE Fase Kedua mencakup agenda yang luas, mulai dari kesiapsiagaan nasional hingga kerja sama internasional.
Sembilan tema strategis yang menjadi kerangka pelaksanaan mencakup kesiapsiagaan nasional; ketahanan komunitas dan keluarga; perlindungan dan pemberdayaan perempuan, anak, dan pemuda; komunikasi strategis, media, dan sistem elektronik; deradikalisasi; hak asasi manusia, tata kelola pemerintahan yang baik, dan keadilan; perlindungan saksi dan korban; serta kemitraan internasional.
Dengan cakupan tersebut, pencegahan ekstremisme tidak lagi ditempatkan semata-mata sebagai agenda keamanan.
BNPT ingin membangun sistem ketahanan yang dimulai dari lingkungan terdekat masyarakat. Keluarga menjadi benteng awal, sekolah dan komunitas menjadi ruang penguatan, sementara ruang digital menjadi arena yang harus diisi dengan literasi dan narasi positif.
Tantangannya adalah memastikan seluruh agenda tersebut tidak berhenti pada dokumen dan kegiatan formal. Keberhasilan RAN PE Fase Kedua akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dan masyarakat menerjemahkan 111 target aksi menjadi program yang benar-benar hadir di tengah keluarga, sekolah, komunitas, dan ruang digital.
Di tengah ancaman yang terus berubah, pencegahan sejak dini menjadi semakin penting. Sebab, ketika proses radikalisasi sudah berlangsung jauh, penanganannya akan jauh lebih kompleks dibanding membangun ketahanan sebelum anak dan pemuda menjadi sasaran. (Ant)
