Jakarta – Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ruhaini Dzuhayatin mengatakan modalitas keagamaan Indonesia yang moderat menyumbang moral imperative call atau panggilan moral untuk bertindak melalui Forum Inter-Faith G20 di India.
Hal itu disampaikan Ruhaini usai menjadi pembicara dalam Forum Inter-Faith G-20 India, Rabu (10/5) sebagaimana keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.
“Saya menyampaikan arahan dari Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang searah pula dengan harapan Duta Besar Indonesia untuk India agar dapat menyuarakan modalitas keagamaan Indonesia yang moderat dan terbuka bagi kemajuan dunia,” kata Ruhaini.
Dalam forum itu, Siti Ruhaini hadir bersama tokoh dan pegiat kerja sama antaragama dari Indonesia, yaitu Anggota Dewan Pertimbangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Amin Abdulillah, pimpinan Pesantren Tebu Ireng Jombang Halim Mahfudz, Dekan Fakultas Ushuddin & Filsafat, UIN Yogjakarta Inayah Rohmaniyah, Wakil Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Alpha Amirrachman, serta Direktur Eksekutif Leimena Institute Matius Ho.
Siti Ruhaini menjadi pembicara dalam dua sesi, yaitu sesi Agama, Proteksi Sosial, dan Transformasi Kemanusiaan, serta sesi Agama dan Penghapusan Perdagangan Manusia yang semakin bermetamorfosa dalam bentuk-bentuk kejahatan baru seiring dengan arus teknologi digital.
Pada sesi pertama, Ruhaini menjelaskan proteksi sosial dan proteksi warga negara merupakan prioritas Presiden RI Joko Widodo.
Dalam Pemerintahan Presiden Joko Widodo, KSP ikut serta dalam menguatkan misi Presiden terkait proteksi sosial menuju resiliensi atau ketangguhan sosial dengan kemitraan kolaboratif dan konstruktif antara pemerintah dan simpul-simpul masyarakat sipil.
“Modalitas resiliensi kolaboratif tersebut merupakan best practises yang banyak dipuji dunia, utamanya pada saat menghadapi pandemi COVID-19 karena Indonesia pulih dan bangkit secara cepat. Modalitas ini yang menjadi tema Keketuaan Indonesia pada G20 Tahun 2022,” jelas Ruhaini.
Dia menyampaikan ketangguhan sosial itu perlu terus dirawat melalui saling percaya dengan menguatkan faktor yang paling fundamental dan sekaligus sensitif, yaitu keragaman agama dan budaya.
“Presiden Jokowi telah mencanangkan program prioritas moderasi beragama yang menghargai dan menghormati perbedaan dan berkolaborasi dalam kesamaan,” ujar dia.
Dia mengatakan secara lebih konkret dan efektif moderasi beragama perlu diarusutamakan melalui suatu pendekatan literasi keagamaan lintas budaya dalam bingkai rule of law di Indonesia yang pilot project-nya sedang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM bersama Leimena Insitute dengan berbagai simpul-simpul strategis seperti ormas keagamaan, lembaga pendidikan dan lainnya.
Pada sesi kedua, Siti menjelaskan prioritas Presiden Indonesia dalam tekad menghentikan praktik-praktik perdagangan manusia dari hulu ke hilir, di mana selain penegakan hukum yang tegas, juga diperlukan peran tokoh dan lembaga agama dalam melakukan pencegahan, memberikan panduan moral, serta perlunya menghargai sesama manusia dan menghindari eksploitasi sesama warga negara dalam rangka membuka peluang kemajuan ekonomi.
