New York – Pemerintah Turki menyampaikan surat yang didukung oleh 52 negara kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menyerukan penghentian pengiriman senjata ke Israel terkait konflik yang terus memanas di Jalur Gaza. Tel Aviv menanggapi hal ini dengan tegas.
Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, mengkritik langkah tersebut dan menyebut Turki “berniat jahat.”
“Apa lagi yang bisa diharapkan dari negara yang bertindak berdasarkan niat buruk untuk menciptakan ketegangan, dengan dukungan dari negara-negara ‘Poros Kejahatan’,” ujar Danon, menggunakan istilah negatif untuk merujuk pada negara-negara Arab yang turut menandatangani surat itu.
Pada Minggu (3/11), Kementerian Luar Negeri Turki menyampaikan bahwa surat tersebut telah diserahkan kepada PBB. Negara-negara penandatangan surat itu mencakup anggota Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
Dalam kritikannya, Danon juga menyebut bahwa surat ini merupakan bukti bahwa PBB dikendalikan oleh negara-negara yang ia anggap jahat, dan bukan oleh negara-negara liberal yang mengedepankan nilai-nilai keadilan dan moral.
Israel terus mendapat sorotan atas konflik di Jalur Gaza yang dipicu oleh serangan Hamas pada 7 Oktober lalu, yang menewaskan sekitar 1.200 orang di Israel.
Menurut data dari Kementerian Kesehatan Gaza, sebanyak 43.374 orang, kebanyakan warga sipil, telah tewas akibat serangan Israel. PBB menganggap data ini kredibel.
Dalam surat yang diserahkan oleh Turki, disebutkan bahwa tingginya jumlah korban sipil ini “tidak masuk akal dan tidak dapat diterima”.
“Oleh karena itu, kami menyerukan tindakan segera untuk menghentikan penyediaan senjata, amunisi, dan peralatan militer kepada Israel, dalam setiap kasus yang ada indikasi bahwa senjata tersebut mungkin digunakan di Wilayah Pendudukan Palestina,” demikian isi surat tersebut.
Surat itu juga meminta Dewan Keamanan PBB untuk menegakkan resolusi-resolusi terkait yang dinilai telah dilanggar secara terang-terangan.
Pada Maret lalu, Dewan Keamanan PBB menyerukan gencatan senjata di Jalur Gaza, namun upaya ini terhambat karena veto dari Amerika Serikat, sekutu utama Israel. Saat ditanya mengenai surat dari Turki, juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan belum melihatnya.
