Mojokerto — Kekompakan seluruh unsur pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sangat penting dalam menjalannkan operasional dapur di setiap SPPG. Hal itu ditegaskan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang. Menurutnya, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hanya dapat berjalan baik bila semua pihak menjaga kerja sama dan komunikasi.
Pesan tersebut disampaikan Nanik dalam Rapat Sosialisasi dan Evaluasi Pelaksanaan MBG di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Selasa (25/11). Menurutnya, kualitas layanan SPPG sangat bergantung pada kolaborasi antara Kepala SPPG, ahli gizi, akuntan, relawan, dan mitra pengelola.
“Kalau yang mengelola malah berselisih, bagaimana program sebesar ini bisa berjalan sebagaimana mestinya,” kata Nanik.
Peringatan ini muncul setelah adanya laporan SPPG di Mojokerto yang sempat berhenti beroperasi karena konflik internal antara pengelola dan mitra. Sejumlah petugas bahkan memilih mundur sehingga dapur tidak dapat melanjutkan kegiatan.
“Kami mulai 20 Oktober, tapi baru lima hari jalan sudah harus berhenti,” ujar Syaikhu dari SPPG Japan Sooko, Mojokerto.
Nanik menjelaskan bahwa keberlanjutan SPPG menuntut komitmen semua pihak, terutama dalam proses administrasi dan pemenuhan persyaratan teknis. Mulai dari pengajuan proposal, pencairan anggaran, hingga pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), instalasi pengolahan air limbah (IPAL), sertifikasi halal, serta pelatihan penjamah makanan.
Ia mengapresiasi upaya Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota Mojokerto yang terus memberikan pendampingan teknis bagi SPPG. Meski demikian, jumlah SPPG yang telah memenuhi standar masih sangat terbatas. Di Kabupaten Mojokerto, baru 8 dari 52 SPPG yang mengantongi SLHS. Di Kota Mojokerto, baru 3 dari 7 SPPG yang memenuhi syarat tersebut.
Untuk mempercepat proses, Nanik memberi batas waktu 30 hari kepada SPPG yang belum mengajukan permohonan SLHS. Bila tenggat ini terlewati, operasional SPPG berpeluang dihentikan.
Sebagai Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi antar K/L untuk Program MBG, Nanik juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang mendominasi ataupun merasa paling benar. Menurutnya, hubungan antarpengelola harus dijaga agar tidak menciptakan friksi.
“Kalian bisa mencontoh Pak Prabowo. Beliau saja bisa merangkul lawan-lawan politiknya. Masa di sini sesama warga sekampung justru berseteru,” ujarnya.
