JAKARTA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai memiliki dampak yang lebih luas daripada sekadar pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat. Jika dikelola dengan baik, keberadaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) juga berpotensi menjadi penggerak ekonomi di tingkat lokal melalui penyerapan produk UMKM, petani, peternak, koperasi, hingga tenaga kerja masyarakat sekitar.
Pandangan tersebut mengemuka dalam diskusi gabungan Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara (DPP ARUN) bersama Aliansi Mahasiswa Menjawab (AMM) di Jakarta, Selasa (11/8/2026).
Diskusi tersebut mengangkat agenda “Pemaparan Hasil Pra Riset Live In di Dapur SPPG Mekar Baru Tangerang dan Diskusi Implementasi Pasal 33 UUD 1945.” Forum sekaligus membahas hasil pengamatan mahasiswa terhadap tata kelola SPPG dan kaitannya dengan aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar dapur MBG.
Ketua Umum DPP ARUN Bob Hasan menyatakan dukungan terhadap kegiatan riset dan program live in yang dilakukan AMM di sejumlah SPPG. Menurutnya, keterlibatan mahasiswa secara langsung di lapangan penting untuk melihat bagaimana program pemerintah memberikan dampak bagi masyarakat.
“ARUN secara penuh memberikan dukungan moril atas gerakan akademis yang berpihak pada rakyat ini,” kata Bob Hasan.
Menurut ARUN, hasil pra-riset dan live in di SPPG Mekar Baru, Tangerang, menunjukkan adanya potensi dampak ekonomi yang cukup nyata ketika pengelolaan SPPG berjalan sesuai petunjuk pelaksanaan (juklak), petunjuk teknis (juknis), serta Perpres Nomor 115 Tahun 2025.
Rantai Pasok Lokal Jadi Kunci
Sekretaris Jenderal DPP ARUN Bungas T. Fernando Duling mengatakan temuan AMM memperlihatkan bagaimana prinsip ekonomi kerakyatan dalam Pasal 33 UUD 1945 dapat diterjemahkan melalui aktivitas operasional dapur MBG.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah keterlibatan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok kebutuhan SPPG. Penyerapan produk UMKM dan hasil produksi masyarakat sekitar dinilai dapat menciptakan perputaran ekonomi yang lebih besar di wilayah tempat dapur beroperasi.
“Adanya penyerapan UMKM sebagai rantai pasok dan pelibatan tenaga kerja lokal sebagai relawan dapur terbukti mampu meningkatkan daya beli masyarakat setempat,” ujar Nando.
Menurut dia, keberadaan SPPG seharusnya tidak dipandang sebagai unit distribusi makanan semata. Dapur tersebut juga dapat menjadi simpul ekonomi yang menghubungkan kebutuhan program MBG dengan kapasitas produksi masyarakat.
Semakin banyak bahan baku yang diperoleh dari pelaku ekonomi lokal, semakin besar pula peluang uang yang dialokasikan untuk program tersebut berputar di lingkungan masyarakat sekitar.
Tiga Data Perlu Disatukan
Sementara itu, Ketua Srikandi DPP ARUN Linda Kartika Dewi menyoroti pentingnya membangun sistem data yang mampu mengukur dampak MBG secara lebih komprehensif.
Menurut Linda, setidaknya terdapat tiga kelompok data yang perlu disinkronkan. Pertama, data mengenai capaian pertumbuhan gizi penerima manfaat MBG. Kedua, data real-time mengenai serapan rantai pasok dari UMKM, koperasi, petani, dan peternak lokal yang memasok SPPG. Ketiga, data pertumbuhan daya beli masyarakat yang berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja atau relawan dapur.
“Bila ketiga data tersebut dapat tersinkronisasi dengan baik, maka akan berdampak langsung terhadap pertumbuhan serta maksimalnya peran Koperasi Desa Merah Putih sebagai pilar ekonomi di tingkat akar rumput,” kata Linda.
Menurut dia, keterbukaan dan integrasi data menjadi penting agar keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat atau jumlah makanan yang disalurkan.
Dampak terhadap petani, UMKM, koperasi, tenaga kerja lokal, serta perubahan aktivitas ekonomi masyarakat juga perlu menjadi bagian dari indikator evaluasi.
Dengan pendekatan tersebut, riset yang dilakukan mahasiswa di lapangan dapat menjadi salah satu sumber masukan untuk melihat efektivitas program MBG dari perspektif yang lebih luas.
Program MBG pada akhirnya diharapkan tidak hanya menghasilkan manfaat di meja makan penerima, tetapi juga menciptakan efek berantai bagi perekonomian masyarakat di sekitar SPPG.
