JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat pengawasan terhadap dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga 10 Agustus 2026, sebanyak 504 dapur MBG di berbagai daerah telah ditutup secara permanen karena dinyatakan tidak memenuhi standar sanitasi.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan penutupan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan Dinas Kesehatan di daerah yang kemudian dilaporkan melalui Kementerian Kesehatan.
“Per tanggal 10 kemarin, ada 504 dapur, menurut laporan dari Dinas Kesehatan di seluruh Indonesia yang dilaporkan melalui Kementerian Kesehatan, ada 504 dapur yang kemudian kami tutup secara permanen karena dinyatakan tidak layak untuk kemudian secara sanitasi,” ujar Sudaryono dalam Rapat Koordinasi Khusus bersama Menteri Dalam Negeri dan kepala daerah se-Indonesia, Kamis (13/8/2026).
Menurut Sudaryono, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya BGN memastikan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat memenuhi standar keamanan pangan.
BGN tidak hanya menghentikan operasional dapur yang telah dinyatakan tidak layak. Sekitar 3.000 dapur lainnya yang telah mengajukan pemeriksaan saat ini masih menjalani proses verifikasi oleh Dinas Kesehatan di masing-masing daerah.
“Sisanya ada sekitar 3.000 yang saat ini sudah mendaftar, sekarang sedang dicek oleh Dinas Kesehatan masing-masing,” kata Sudaryono.
Dia meminta proses pemeriksaan dilakukan secara serius dan tidak sekadar mengejar percepatan jumlah dapur yang dapat beroperasi.
Menurut Sudaryono, aspek keamanan pangan dalam program berskala nasional tersebut berkaitan langsung dengan keselamatan penerima manfaat, terutama anak-anak.
“Manakala dia tidak layak, maka mohon maaf, ini urusan nyawa seseorang, urusan nyawa anak-anak kita,” tegasnya.
Sudaryono menegaskan BGN tidak akan memberikan toleransi terhadap persoalan yang berpotensi membahayakan penerima MBG.
Prinsip tersebut terutama diterapkan terhadap potensi terjadinya keracunan makanan. Menurut dia, pencegahan harus dilakukan sejak makanan diproduksi di dapur hingga diterima oleh penerima manfaat.
“Kami ingin menegaskan bahwa keinginan kami adalah zero toleran terhadap adanya kasus keracunan kemudian di kemudian hari,” ujarnya.
Kebijakan penutupan permanen terhadap dapur yang tidak memenuhi standar menjadi salah satu bentuk penegakan standar keamanan pangan tersebut.
BGN juga menunggu hasil pemeriksaan terhadap ribuan dapur lainnya. Dapur yang memenuhi persyaratan dapat melanjutkan proses operasional, sedangkan dapur yang dinyatakan tidak layak akan mendapatkan tindakan sesuai ketentuan.
Dalam pelaksanaan pemeriksaan, BGN melibatkan pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan. Menurut Sudaryono, keterlibatan pemerintah daerah menjadi bagian penting karena kondisi setiap dapur dapat dipantau langsung di wilayah masing-masing.
Dia menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah membantu proses pemeriksaan dan pengawasan keamanan pangan MBG.
“Yang intinya kami juga ingin menegaskan bahwa keinginan kami adalah zero toleran terhadap adanya kasus keracunan kemudian di kemudian hari,” katanya.
Penguatan peran pemerintah daerah dinilai penting karena pelaksanaan MBG telah menjangkau wilayah yang sangat luas. Pengawasan tidak mungkin hanya mengandalkan pemerintah pusat.
Melalui pemeriksaan sanitasi, pemerintah daerah dapat memastikan dapur memiliki kondisi yang layak sebelum makanan diproduksi dan didistribusikan.
Penutupan ratusan dapur tersebut sekaligus menunjukkan bahwa perluasan cakupan MBG harus berjalan seiring dengan penguatan standar keamanan pangan.
Bagi BGN, bertambahnya jumlah dapur tidak boleh mengorbankan kualitas dan keselamatan penerima manfaat.
Terlebih, sebagian besar penerima MBG merupakan anak-anak yang membutuhkan makanan dengan standar keamanan dan kecukupan gizi yang terjamin.
Karena itu, proses pemeriksaan terhadap sekitar 3.000 dapur menjadi tahap penting berikutnya. Dapur yang belum memenuhi standar harus dibenahi sebelum kembali beroperasi.
Langkah tersebut juga menjadi ujian bagi tata kelola MBG secara keseluruhan. Program tidak hanya dituntut mampu menyediakan makanan dalam jumlah besar, tetapi juga memastikan setiap makanan yang sampai kepada penerima berada dalam kondisi aman dikonsumsi.
Dengan menutup dapur yang tidak memenuhi standar dan melakukan pemeriksaan terhadap ribuan dapur lainnya, BGN berupaya menempatkan keamanan pangan sebagai syarat utama keberlanjutan MBG.
Pesan Sudaryono pun tegas: dalam program yang menyangkut makanan jutaan masyarakat, terutama anak-anak, tidak boleh ada kompromi terhadap keselamatan.
