JAKARTA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengambil peran dalam penanganan darurat gempa bumi Nusa Tenggara Timur (NTT). Sebanyak 71 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) disiapkan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengungsi akibat gempa bermagnitudo 7,7 yang mengguncang sejumlah wilayah NTT pada Sabtu (15/8/2026) dini hari.
Pengalihan fungsi dapur MBG tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Gempa NTT di Jakarta, Minggu (16/8/2026).
Menurut Tito, langkah tersebut dilakukan karena sejumlah sekolah di wilayah terdampak masih diliburkan akibat kerusakan bangunan. Kondisi itu membuat sebagian dapur MBG yang biasanya menyiapkan makanan bagi peserta didik dapat dimanfaatkan untuk membantu masyarakat di lokasi pengungsian.
“Ada beberapa sekolah yang masih libur atau diliburkan karena rusak dan lain-lain. Tadi kami sudah komunikasi dengan Kepala BGN, Bapak Sudaryono. Ada 71 SPPG yang mungkin bisa difungsikan,” kata Tito.
“Karena sekolahnya tidak diberikan, nah dikasih ke pengungsian. Ini akan sangat bermanfaat,” imbuhnya.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa infrastruktur MBG dapat beradaptasi dalam situasi kedaruratan, terutama ketika kebutuhan pangan meningkat sementara sebagian fasilitas pelayanan publik terdampak bencana.
Selain mengoptimalkan SPPG, pemerintah juga menyiapkan penguatan koordinasi melalui dua posko bantuan untuk mempercepat penanganan masyarakat terdampak.
Posko pertama direncanakan melayani wilayah timur Flores, meliputi Ende, Sikka, Ngada, dan daerah sekitarnya. Sementara posko kedua berada di wilayah barat Flores dengan pusat koordinasi di Labuan Bajo untuk menangani kebutuhan di Manggarai Barat, Manggarai, dan Manggarai Timur.
Di sisi lain, Badan Gizi Nasional (BGN) telah meminta seluruh SPPG di wilayah terdampak untuk menempatkan aspek keselamatan sebagai prioritas utama. Pengelola dapur juga diminta menyesuaikan operasional dengan kondisi kedaruratan di masing-masing daerah.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pelayanan Program MBG dalam Situasi Kedaruratan Akibat Bencana Alam akan segera direvisi agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan situasi tanggap darurat terbaru.
“SPPG yang terdampak bencana wajib mengutamakan keselamatan dan melaporkan kondisi kepada pihak terkait. Sementara SPPG terdekat yang operasionalnya tidak terdampak dapat menyesuaikan pelayanan, termasuk membantu pemenuhan makanan bagi masyarakat terdampak dan kelompok rentan di sekitar wilayah bencana,” ujar Sudaryono.
Menurut BGN, fleksibilitas tersebut diperlukan agar keberadaan SPPG tidak hanya berfungsi sebagai dapur pemenuhan gizi bagi penerima manfaat MBG dalam kondisi normal, tetapi juga dapat mendukung respons pemerintah ketika terjadi keadaan darurat.
Namun, pengalihan fungsi SPPG tetap harus memperhatikan aspek keselamatan bangunan, keamanan pangan, ketersediaan bahan baku, kapasitas produksi, serta kondisi akses menuju lokasi pengungsian. SPPG yang terdampak langsung tidak dipaksakan beroperasi apabila kondisi fasilitas maupun lingkungan belum aman.
BGN juga mengimbau seluruh pengelola SPPG untuk memperkuat koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan pemerintah daerah. Koordinasi tersebut diperlukan agar distribusi makanan kepada masyarakat terdampak dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan dan kondisi lapangan.
Dengan optimalisasi 71 SPPG tersebut, dapur MBG diharapkan dapat menjadi bagian dari respons cepat pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar warga yang terdampak gempa NTT, sekaligus memastikan kelompok rentan tetap memperoleh asupan makanan di tengah situasi bencana.
