Jakarta — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai memiliki potensi lebih besar dari sekadar menyediakan makanan bagi masyarakat. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong program tersebut menjadi penggerak terbentuknya ekosistem protein nasional dari sektor pertanian dan peternakan hingga industri pengolahan.
Gagasan itu menjadi salah satu agenda utama Satuan Tugas (Satgas) Protein Kadin Indonesia dalam memperkuat rantai pasok protein untuk memenuhi kebutuhan MBG.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Peternakan sekaligus Ketua Satgas Protein Cecep Muhammad Wahyudin mengatakan terdapat empat program utama yang disiapkan, yakni hilirisasi produk pertanian dan peternakan berbasis protein, desentralisasi ayam petelur, pengembangan kawasan sapi perah, serta digitalisasi rantai pasok dari hulu hingga hilir.
“Pertama adalah hilirisasi untuk produk-produk hasil pertanian dan peternakan yang berkaitan dengan protein. Kedua, desentralisasi ayam petelur. Ketiga, pengembangan kawasan sapi perah di Indonesia. Keempat, digitalisasi sistem dari hulu sampai dengan hilir,” ujar Cecep dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, penguatan ekosistem protein tidak dapat hanya mengandalkan pelaku industri berskala besar. Rantai pasok harus melibatkan masyarakat, peternak, petani, pelaku usaha, hingga industri pengolahan di berbagai daerah.
Dengan model tersebut, kebutuhan bahan pangan untuk MBG diharapkan sekaligus menciptakan pasar yang lebih pasti bagi produk pertanian dan peternakan dalam negeri.
Gagasan itu disampaikan Cecep bersama Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pertanian sekaligus Wakil Ketua Hubungan Kerja Sama Internal Satgas Protein Devi Erna Rachmawati saat melakukan audiensi dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis (27/8/2026).
Pertemuan tersebut membahas sejumlah langkah konkret untuk memperkuat ketersediaan protein nasional, terutama dalam menopang kebutuhan MBG yang terus berkembang.
Kadin Usulkan KUR untuk Klaster Protein
Salah satu usulan Kadin adalah mengoptimalkan alokasi 3 persen Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk alat dan mesin pertanian (Alsintan) bagi klaster usaha yang masuk dalam rantai pasok protein.
Menurut Cecep, pembiayaan tersebut sebaiknya tidak hanya diberikan kepada pelaku usaha secara individual, tetapi diarahkan kepada klaster atau ekosistem usaha sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas.
“Kita mengajukan 3 persen KUR Alsintan itu untuk klasternya dimasukkan. Karena ini akan melibatkan masyarakat, itu menjadi bagian daripada satu ekosistem supply chain,” jelasnya.
Skema tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas produksi sekaligus meningkatkan efisiensi rantai pasok, mulai dari produksi bahan baku hingga pengolahan dan distribusi.
Selain itu, Kadin mendorong percepatan pengembangan kawasan sapi perah sebagai bagian dari upaya memperkuat pasokan protein hewani di dalam negeri.
Untuk merealisasikan pengembangan tersebut, Kadin berharap pemerintah memberikan kemudahan dalam proses importasi yang diperlukan untuk mendukung pengembangan populasi dan produktivitas sapi perah. Akses pembiayaan dengan bunga yang lebih ringan serta tenor panjang juga dinilai penting agar investasi peternakan dapat berkembang secara berkelanjutan.
Kadin juga menilai keberadaan off-taker atau pembeli yang memiliki kepastian serapan menjadi kunci dalam membangun ekosistem protein.
Kepastian pasar dibutuhkan agar petani dan peternak memiliki insentif untuk meningkatkan produksi. Dalam konteks MBG, kebutuhan bahan pangan yang besar dapat menjadi peluang untuk menciptakan pasar domestik yang lebih stabil.
Karena itu, Kadin berharap Kementerian Pertanian membuka ruang kolaborasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai salah satu calon off-taker utama dalam ekosistem MBG.
“Kita ingin ada off-taker yang terjamin. Harapannya Kementan bisa membuka wacana untuk kolaborasi dengan BGN sebagai off-taker yang hari ini paling besar,” kata Cecep.
Jika kolaborasi tersebut dapat diwujudkan, MBG berpotensi membentuk rantai ekonomi yang lebih luas. Permintaan pangan untuk program pemerintah tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat, tetapi juga mendorong produksi petani dan peternak, membuka peluang hilirisasi, menciptakan lapangan usaha, serta memperkuat ketahanan pangan nasional.
Kadin berharap sinergi dengan Kementerian Pertanian dan BGN dapat segera diterjemahkan ke dalam program konkret sehingga pertumbuhan MBG berjalan beriringan dengan penguatan kapasitas produksi protein dalam negeri.
