BALI – Upaya memberantas terorisme tidak bisa hanya dinilai dari seberapa cepat ancaman dicegah atau ditindak. Bagi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), cara negara menangani terorisme sama pentingnya dengan hasilnya, yakni harus tetap berada dalam koridor hukum, menghormati hak asasi manusia, dan mengedepankan nilai kemanusiaan.
Prinsip itulah yang melatarbelakangi penyusunan Modul Hukum Humaniter dan Penanggulangan Terorisme. Modul ini disiapkan sebagai panduan bagi aparatur pemerintah dan pemangku kepentingan agar memiliki acuan yang sama dalam menjalankan kebijakan penanggulangan terorisme yang profesional dan proporsional.
Pembahasan draf modul tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) kedua yang digelar BNPT di Bali, Rabu (4/11/2026). Forum ini mempertemukan perwakilan kementerian/lembaga, organisasi internasional, dan akademisi untuk memberikan masukan penyempurnaan.
Deputi Bidang Kerja Sama Internasional BNPT, Dionisius Elvan Swasono, S.Sos., M.Si., menjelaskan, modul ini dirancang bukan sekadar bahan bacaan. Ke depan, modul diharapkan dapat dipakai sebagai materi pelatihan sekaligus rujukan dalam merumuskan kebijakan di masing-masing instansi.
“Harapannya, modul ini menjadi acuan untuk memperkuat kapasitas dan pemahaman soal hukum humaniter dan penanggulangan terorisme. Setelah final, modul bisa dibagikan ke kementerian/lembaga terkait untuk digunakan dalam pelatihan maupun penyusunan kebijakan,” kata Dionisius.
Ia menegaskan, aparat perlu memiliki pemahaman yang utuh mengenai aspek hukum dan kemanusiaan. Tanpa itu, kebijakan penanggulangan terorisme berpotensi hanya berfokus pada aspek keamanan, tanpa memperhatikan rambu-rambu hukum yang berlaku.
Padahal, menurut Dionisius, profesionalisme aparat dan efektivitas penindakan harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap HAM. Pendekatan yang taat hukum juga menjadi kunci untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan keamanan yang dijalankan negara.
Penyusunan modul ini sekaligus menjadi bagian dari pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) 2026–2029, terutama pada Tema 7 yang menyoroti HAM, tata kelola pemerintahan yang baik, dan keadilan.
Dalam proses penyusunannya, BNPT menggandeng sejumlah kementerian dan lembaga, di antaranya Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian Hukum, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan.
FGD tersebut juga menghadirkan narasumber dari Komite Internasional Palang Merah (ICRC) serta Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Kehadiran keduanya diharapkan memperkaya substansi modul dari sisi praktik hukum humaniter dan perspektif akademik.
Kolaborasi lintas sektor dinilai penting karena penanganan terorisme melibatkan banyak institusi dengan tugas dan kewenangan yang berbeda-beda. Dengan pemahaman yang selaras mengenai prinsip hukum dan kemanusiaan, kebijakan yang dijalankan diharapkan lebih terkoordinasi dan dapat dipertanggungjawabkan.
Melalui modul ini, BNPT berharap aparatur memiliki cara pandang yang lebih komprehensif, bahwa keberhasilan penanggulangan terorisme bukan hanya soal mencegah ancaman, tetapi juga soal bagaimana negara tetap tegak menjaga supremasi hukum, melindungi HAM, dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan.
