Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengapresiasi dan berterima kasih atas kritik dan masukan dari para ulama, pakar, dan tokoh masyarakat terkait ciri-ciri penceramah radikal. Untuk itu, BNPT memohon para ulama, tokoh masyarakat maupun stake holder terkait untuk membantu memberi penjelasan secara edukatif, mencerahkan, arif, dan bijaksana agar masyarakat lebih tercerahkan serta tidak menimbulkan kegaduhan.
“Saya ucapkan terima kasih apresiasi dan terima kasih atas kritik dan masukan dari para pakar. Ini menunjukkan respon luar biasa dan harus menjadi atensi dan kewaspadaan kita bersama,” kata Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Pol. R. Ahmad Nurwakhid, MH, saat menjadi narasumber acara “Dialektika” di TV MU, Sabtu (12/3/2022) malam.
Pernyataan BNPT disampaikan menanggapi kritik dari beberapa tokoh pasca dikeluarkan ciri-ciri penceramah radikal. Namun, menurut Nurwakhid, yang harus dicatat adalah ciri atau kritera penceramah radikal itu idikeluarkan sebagai respon daripada warning, arahan atau atensi Presiden Joko Widodo saat Rapim TNI-Polri beberapa waktu lalu.
Nurwakhid mengatakan, sebagai Direktur Pencegahan BNPT sebagai lembaga non kementerian di bawah presiden, tentunya harus merespon hal tersebut. Langkah itu sebagai wujud antisipasi sejak dari hulu, karena BNPT bertugas penanggulangan terorisme. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2019 mengamanahkan bahwa penanggulangan terorisme harus dengan pendekatan komprehensif yaitu radikalismenya di hulu, baru terorisme di hilir.
“Ciri itu sejatinya respon kami, mendasari data dan fakta, dari pencermatan, profiling, kemudian pengamatan yang selama ini kebetulan saya dari 2006 menjabat Kadensus 88 anti terror di Polda DIY, dan baru 2020 masuk ke BNPT. Ciri ciri itu sudah lama kami gelorakan, tap kita publish sekarang sebagai respon dari arahan presiden,” jelas Nurwakhid.
Selain itu, lanjutnya, ciri-ciri Itu sudah mengalami berbagai kajian dan melibatkan beberapa kelompok ahli, bidang agama, dan bidang terkait lainnya yang dipimpin Habib Luhfi bin Yahya, juga Prof. Dr. KH. Nasarudin Umar, Prof. Dr. Azyumardi Azra, dan lain-lain. BNPT juga bekerjasama dengan Gugus Tugas Pemuka Agama yang anggotanya ulama-ulama yang tergabung dalam Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) dan Lembaga Persahabatan Ormas Keagamaan (LPOK) yang dipimpin KH Said Aqil Siroj.
“Kami juga berkoordinasi dengan BPET MUI. Namun demikian kami mohon maaf kalau menimbulkan kontroversi. Sungguh tidak ada niatan kami seperti itu. Kami menyadari jangankan statemen atau narasi pemerintah, mohon maaf, kitab suci pun yang sempurna sebagai firman tuhan potensi multi tafsir,” tutur Nurwakhid.
Hal inilah, pentingnya kami memohon para ulama, tokoh masyarkat maupun stake holder terkait untuk membantu kami memberi penjelasan secara edukatif, dan mencerahkan secara arif dan bijak, suupaya maysarkat lebih tercerahkan dan tidak menimbulkan kegaduhan
Pada kesempatan itu Nurwakhid kembali mengulang ciri-ciri penceramah radikal yaitu anti-Pancasila atau pro ideologi transnasional dalam kontek ini khilafah. Kedua mengajakarn ideolog takfiri yang dipahami sebagai mengkafirkan tidak hanya beda agama, tapi yang seagamapun hanya karena beda paham dan kelompok, dikafirkan.
Ketiga mengajarkan sikap eksklufisme terhadap perubahan yang menjadi keniscayaan atau pun lingkungan. Padahal Islam mengajarkan inklusifitas rahmatan lil alamin bukan ekslusifitas. Kemudian memunculkan intoleransi terhadap keragaman maupun keragaman yang sejatinya sudah sunatulah, karena bangsa Indonesia mempunyai potensial konflik luar biasa karena ada 1300 suku bangsa, ratusan bahasa local, pulau ribuan, sehingga haus diikat dengan toleransi terhadap keragaman atau kemajemukan tersebut.
“Ini yang berpotensi sangat membahayakan kalau tidak kita dibangun dengan narasi keragaman dan toleransi,” tukas Nurwakid.
Keempat, lanjutnya, mereka mengajarkan anti terhadap pemimpin dan pemerintahan yang sah. Menurutnya yang harus dicatat disini anti, bukan berarti opososi atau kritis. Di era demokrasi, oposisi boleh yaitu oposisi konstruktif yang membangun, tapi cek dan balancing.
“Kita wajib kritis sebagai amalan amar makruf nahi mungkar watawa saubil haq watawa saubil sabr. Tapi kritis yang islami dengan etika dan budi pekerti,” katanya.
Nurwakhid menambahkan, anti disini dimaknai adalah sikap membenci dengan membangun social distrust atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara, pemerintah, terhadap lembaga-lembaga atau pun pemimpin yang sah dengan menyebar kannarasi hate speech, fitnah, adu domba
Ciri kelima, anti terhadap budaya dan kearifan lokal keagamaan. Anti disini maknanya bukan berarti tidak melakukan karena ini sesuatu yang ikhtilaf, anti di sini sikap membenci bukan menjustifikasi, bidah, sesat, tidak jarang mengkafirkan.
“Ini harus kita cegah, kita harus selalu membangun persatuan terhadap umat kita. Supaya bangsa yang sangat herogen ini ini bisa terbangun. Bisa konsisnten terhadpa kebhinekaan, ideology Pancasila, dan NKRI,” tandas Nurwakhid.
