Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengapresiasi kinerja Badan Intelijen Negara Daerah Nusa Tenggara Barat (BINDA NTB) dalam mendeteksi dan mengantisipasi potensi kerawanan konflik sosial hingga aksi terorisme yang muncul pascapendemi.
Hal ini disampaikannya setelah melakukan rapat Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi I DPR RI dengan Kepala BIN Daerah (Binda), Provinsi NTB, Jumat (17/2/2023).
Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno menuturkan, identifikasi konflik itu penting dalam menangkal segala permasalahan atau konflik sosial yang terjadi di masyarakat.
“Kerjanya sudah cukup baik. Mereka bisa mendalami, mengidentifikasi, dan juga bisa melakukan penanggulangan terhadap potensi-potensi masalah kerawanan yang ada di NTB,” ujar Politisi Partai Golkar dalam keterangannya, Senin 20 Februari.
Disampaikan oleh Dave, pada pertemuan tersebut dibahas mengenai identifikasi kerawanan yang ada di NTB, termasuk mengenai potensi adanya gerakan yang melenceng dari NKRI dan ideologi Pancasila.
Dari identifikasi masalah yang ada, dipaparkan pula penanggulangan dan penanganan yang telah dilakukan. Tak luput, Komisi I juga membahas proyeksi masalah yang akan terjadi di masa mendatang serta potensi konflik horizontal.
“Lalu juga kita juga membahas tentang situasi NTB pasca pandemi itu bagaimana? Terus juga kesiapan baik dari sisi keamanan atau juga ada sisi infrastruktur dan juga pengamatan BIN kesanggupan ataupun juga potensi penyusupan-penyusupan nah itu juga dipaparkan dan dijelaskan,” tutur legislator Dapil Jawa Barat VIII itu.
Dave menjelaskan bahwa salah satu hal yang menjadi perhatiannya adalah gerakan ekstrimis dan dugaan teroris yang ada di NTB. Pada 2022 lalu, terjadi dua kali penangkapan terduga teroris di kawasan NTB, yaitu pada bulan Maret dan Juni tahun lalu.
“Di NTB ini ada beberapa gerakan ekstrimis yang melenceng dari NKRI, teroris itu yang juga bermula dari wilayah NTB. Nah sekarang itu sudah diidentifikasi siapa-siapa saja, pergerakan sejauh mana Narapidana Teroris (Napiter) yang sudah bebas yang berasimilasi dengan masyarakat sudah sejauh apa? Itu semua terus kita monitor jangan sampai ada kejadian-kejadian yang serupa muncul di masa depan,” jelasnya.
Hasil dari pertemuan tersebut nantinya akan menjadi salah satu bahan pembahasan saat Komisi I mengadakan rapat kerja dengan BIN termasuk mengenai kebutuhan anggaran instansi tersebut. Selain itu, menurut Dave, hasil rapat ini juga bisa menjadi masukan bagi mitra terkait.
“Itu kan ada laporan singkat dan itu akan menjadi bahan untuk kita nanti di dalam raker dengan Kepala BIN. Menjadi bahan juga untuk kita melihat kebutuhan anggaran BIN itu seperti apa? Apa yang perlu ditambah? Apa yang perlu diganti? Atau apa yang perlu diperbaiki? Itulah yang menjadi masukan untuk kerja kita di Komisi I dengan BIN ataupun satu dengan mitra-mitra lainnya,” ujar anggota Badan Anggaran DPR RI itu.
