Jakarta – Indonesia merupakan bangsa yang multikultural dan majemuk dengan ragam kepercayaan di dalamnya. Namun hal itu tidak menjadi halangan bagi bangsa Indonesia untuk bersatu dan hidup bertoleransi.
“Toleransi itu hal yang sangat fundamental ya, kira-kira harapan utama lah dalam mencapai tujuan kita berbangsa dan bernegara. Ini harus menjadi perhatian, konsen, dan perilaku kita dalam berbangsa dan bernegara,” kata Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin dalam acara Konferensi Pers Memperkuat Budaya Toleransi: Resolusi HAM PBB 16/18, Kamis (24/8/2023).
Memasuki tahun politik yaitu Pemilu 2024, Kamaruddin menilai toleransi menjadi sangat penting. Terlebih, banyak kekhawatiran mengenai kemunculan politik identitas di era ini.
“Justru menurut saya ini momentum yang sangat bagus, sangat tepat sekali. Ini kan salah satu ikhtiar untuk merawat budaya toleransi itu. Jadi di tahun politik ini sangat penting sekali untuk kita antisipasi bersama,” tambahnya.
Ia menambahkan pada tahun politik ini, ragam kepentingan, tantangan dan kepentingan jangka pendek banyak pihak akan dihadapi bersama-sama. Dengan demikian, ia mengimbau masyarakat untuk sama-sama merawat dan menjaga budaya toleransi.
“Kita harus sama-sama merawatnya (toleransi),” kata Kamaruddin Amin.
Menurutnya, pemerintah dan masyarakat sipil telah melakukan banyak sekali upaya dalam mengelola keberagaman.
“Kalau boleh kita klaim, kita sukses dalam mengelola keberagaman itu. Karena kita yang paling beragam tapi kita stabil dalam sosial politik, nah ini sebuah kesuksesan yang sangat luar biasa oleh Indonesia yang harus dijaga dan dirawat,” Kamaruddin.
Terkait aturan kampanye yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) yaitupelarangan kampanye di rumah ibadah, Kamaruddin Amin mengungkapkan, Kemenag juga akan mengeluarkan edaran tersebut.
“Bahkan sudah ada sebenarnya. Termasuk undang-undang pemilu kan juga tidak membolehkan ada kampanye di rumah ibadah. Sekarang tugas kita bersama untuk mengawalnya,” jelasnya.
Dalam acara konferensi pers itu dijelaskan juga terkait forum internasional Jakarta Plurilateral Dialogue (JPD) 2023 yang akan digelar pada 29-31 Agustus 2023. Acara tersebut diselenggarakan oleh Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Agama (Kemenag), dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) sebagai upaya global Indonesia memerangi intoleransi beragama, kekerasan, dan diskriminasi. Jakarta Plurilateral Dialogue 2023 meliputi 5 sesi dialog yang mengeksplorasi praktik terbaik dan pembelajaran dari berbagai pemangku kepentingan di seluruh dunia dalam memperkuat implementasi Resolusi 16/18 UNHCR
