Jakarta – Indonesia harus tetap waspada meski potensi ancaman terorisme di dalam negeri mengalami penurunan pada tahun lalu. Penegasan itu disampaikan oleh Koordinator Analis Media Kontra Propaganda Pusat Media Damai (PMD) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Budi Hartawan M.Hum., dalam diskusi daring di Jakarta, Selasa (21/11/2023).
“Berdasarkan Global Terrorism Index 2022 potensi ancaman terorisme Indonesia berada di urutan ke 24 dari 162 negara, menurun dibanding 2020 yang berada di urutan 37,” kata Budi.
Ia mengatakan bahwa capaian baik tersebut tidak boleh membuat Indonesia berpuas diri, tetapi harus dijadikan motivasi untuk terus melangkah dan berupaya menekan bahkan menghapuskan kasus terorisme, utamanya di zona merah.
“Misal di NTB di daerah Bima itu adalah zona merah, jadi memang perlu menjadi perhatian bersama terutama di satuan pendidikan,” ucap putra kelahiran Desa Bengkel, Lombok Barat, NTB ini.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, jelas Budi, terorisme merupakan perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror, rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban dengan motif Ideologi, politik, atau gangguan keamanan.
Menurutnya, tindakan terorisme berawal dari paham radikalisme atau suatu ideologi dan paham untuk melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan, menyuburkan sikap intoleran, anti pancasila, anti NKRI, penyebaran paham takfiri, dan menyebabkan disintegrasi bangsa.
“Penelitian yang kami lakukan pada 2020 potensi radikalisme ini cenderung lebih tinggi terjadi pada perempuan, karena mereka lebih kuat kemauannya dan keterpaparannya,” ujar alumunus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta itu.
Ia mengungkapkan, tren kasus belakangan yang terjadi, menurutnya, sering dilakukan oleh kaum perempuan. Ia mencontohkan kasus yang terjadi di Sibolga, Sumatera Utara, pada 2019, di mana terjadi kasus bom bunuh diri yang dilakukan seorang perempuan yang sedang mengandung, dan anaknya yang berusia lima tahun turut menjadi korban.
Dia mengatakan bahwa penyebaran paham dan propaganda terorisme terjadi lebih masif di dunia maya, untuk itu perlu berhati-hati dalam menerima dan menyebarluaskan informasi.
“Setelah munculnya Kelompok ISIS, pola penyebaran paham radikal terorisme dan rekrutmen anggota kelompok terorisme mengalami perubahan, dunia maya digunakan sebagai alat penyebaran paham dan rekrutmen anggota,” katanya.
Ia menambahkan bahwa kelompok radikal menjadikan hoaks atau berita bohong sebagai salah satu strategi untuk menghasut dan meradikalisasi pengguna di dunia maya, menggunakan strategi media framing dalam mengemas pemberitaan untuk kepentingan kelompok radikal terorisme mendapatkan simpati dan dukungan.
“Media sosial, social messenger, website, blog, digunakan sebagai alat penyebaran informasi, kaderisasi, pelatihan, dan komunikasi antar anggota, dan penyebaran buku-buku elektronik sebagai media indoktrinasi,” tandas jebolan Pesantren Tebuireng Jombang itu.
