Bogor – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPTRI) dalam mengembangkan Kawasan Terpadu Nusantara (KTN) bagi Mitra Deradikalisasi maupun Penyintas terus berlanjut. Ini penting karena program KTN ini memberikan peluang usaha bagi mitra deradikalisasi dan masyarakat untuk terlibat dalam pengembangan KTN.
Kali ini, BNPT RI akan mengembangkan program KTN di calon lokasi lahan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) untuk KTN BNPT di Desa Cibadak dan Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dengan implementasi konsep Pentahelix, KTN ini dikembangkan dengan menggandeng berbagai pihak seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani), Direktorat Topografi Angkatan Darat (Ditopad) dan juga Koperasi Madang Harmoni Sejahtera (MHS).
“Ini yang disebut kerjasama dan kolaborasi dari semua pihak yang oleh BNPT dinamakan Pentahelix. Tujuannya adalah kita ingin memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara bangsa ini untuk bersama sama mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk membangun kesejahteraan kita semua, utamanya untuk kawan kawan mitra deradikalisasi yang pernah tersesat mengikuti paham kekerasan dan saat ini sudah kembali ke NKRI,” ujar
Kepala BNPTRI, Komjen Pol. Prof. Dr. H. Mohammed Rycko Amelza Dahniel, M.Si, saat melakukan peninjauan, Kamis (1/8/2024).
Dikatakan Kepala BNPT, seluruh pihak yang hadir untuk kumpul bersama ini sebenarnya tidak hanya untuk kegiatan ekonomi semata. Tetapi lebih daripada itu yaitu membangun kebersamaan, membangun kekeluargaan sebagai anak bangsa.
“Tidak ada yang lebih dan berbeda. Jadi kita sama sama disini. Oleh karena itu, ini adalah tugas pemerintah yang dibebankan kepada BNPT untuk memberikan pembinaan, rehabilitasi, memberikan reedukasi yang disebut dengan program deradikalisasi. Itu menjadi tugas pemerintah melalui BNPT yang tentunya juga memiliki keterbatasan,” ujar alumni Akpol tahun 1988 ini.
Maka dari itu menurutnya, pemerintah harus menggunakan semua komponen kekuatannya yang dimiliki baik itu instansi pemerintah seperti Kementerian LHK, Badan Usaha Milik Negara seperti Perum Perhutani, masyarakat dan termasuk juga dari pihak swasta dalam hal ini juga para pengusaha.
Selain itu hadir juga dalam acara tersebut yakni dari Topografi TNI-AD yang boleh dikatakan menurutnya bisa dibilang mewakili bidang akademisinya yang menguasai mengenai bagaimana melihat lahan.
“Karena Topografi ini bukan hanya membuat gambar lahan, batas atau patok tetapi juga dapat mempelajari tumbuh tumbuhan apa yang cocok disini. Lalu yang kedua dari Topografi Angkatan Darat ini juga dapat mempelajari tentang Etnografi, yakni dapat mempelajari tentang budaya apa yang ada di wilayah ini sehingga Topografi Angkatan Darat ini bisa mewakili bidang akademisi,” ujar mantan Kelemdiklat Polri ini.
Untuk itu dirinya berpesan kepada semua pihak yang terlibat dalam program KTN tersebut segera dibuatkan bentuk time line-nya untuk selanjutnya segera dibuat legal standing sesuai dengan tahap perencanaan dari step 1 hingga step 5.
“Tahap pertama kita selesaikan legal standingnya supaya semua bisa bekerja dengan tenang. Seperti yang sudah disampaikan Kapolsek Sumbersari maka legal standing harus diselesaikan. Karena di wilayah sini sering terjadi tumpang tindih dalam hal penggarapan lahan dan mengaku-ngaku tanah miliknya atau milik kakek-buyutnya yang sudah lama dia garap dan kelola. Padahal kalau ditanya kepemilikan sertifikat tanahnya, tidak punya. Karena tanah ini milik negara dibawah pengawasan Kementerian KLH,” ujar Rycko.
Kepala BNPTRI juga merasa beruntung karena di kawasan seluas + 82,6 hektar yang akan dijadikan lahan KTN ini tidak ada perencanaan lain dari yang direncanakan oleh Kementerian LHK ini, selain yang akan dilewati menjadi rencana jalan alternatif Puncak 2 ini.
“Karena disini merupakan kawasan hutan dengan tujuan khusus dan belum ada yang mengajukan selain BNPT. Hanya BNPT yang mengajukan. Setelah itu adalah keterlibatan Mitra Deradikalisasi dan juga masyarakat, yang mana selain pertumbuhan ekonomi, wisatanya juga akan tumbuh. Semoga rencana ini dapat berjalan sesuai dengan rencana,” ucap Kepala BNPT mengakhiri.
Senada dengan Kepala BNPT, Deputi I bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT, Mayjen TNI Roedy Widodo yang turut hadir dalam acara tersebut mengatakan bahwa KHDKT bertujuan untuk edukasi, ekonomi dan pariwisata bagi mitra deradikalisasi, keluarganya dan juga penyintas.
“Saat ini sedang proses perencanaan. Jadi kita masih kolaborasi dengan LHK untuk mempersiapkan segala sesuatu administrasi, surat menyurat yang permohonannya sudah dikirim oleh Kepala BNPT. Tinggal nanti menunggu persetujuan oleh ibu Menteri LHK (Siti Nurbaya),” ujar Mayjen Roedy Widodo.
Alumni Akmil tahun 1990 ini mengaku kalau tidak ada kendala yang berarti dalam perencanaan pembangunan KTN ini karena pihaknya sudah menggunakan pendekatan Pentahelix dengan merangkul berbagai elemen dalam membangun program KTN ini.
“Perencanaan sejauh ini alhamdulillah lancar dan tidak ada kendala. Kita sudah menggunakan pendekatan pentahelix. Seluruh komponen yang kita guanakan untuk program deradikalsiasi ini sudah kita siapkan, yaitu yang pertama dari pemerintah dan masyarakat. Kemudian dari akademisi juga sudah ada, lalu dari penyandang dana atau penguasahanya juga sudah ada dan publikasinya juga sekarang ini dalam rangka publikasi,” ujarnya.
Dirinya berharap dengan adanya KHDTK ini untuk tujuan ekonomi, edukasi dan wisata bisa berjalan dengan baik. Untuk edukasi bisa menyentuh dari sisi keagamaan atau wawasan beragama. Kemudian juga termasuk untuk nasionalisme dan juga kewirausahaan.
“Ekonominya juga berjalan. Dimana masyarakat dan mitra deradikalisasi bisa sejahtera lahir dan batin. Dan yang terakhir untuk tourism, seperti yang dipaparkan dari proses perencanaan dari koperasi Madang Harmoni Sejahtera (yang nantinya akan mengelola Kawasan ini) sudah mempersiapkan segala sesuatunya baik untuk tourism seperti untuk camping dan sebagainya,” pungkasnya.
Dalam peninjauan tersebut Kepala BNPT didampingi Direktur Deradikalisasi, Brigjen Pol R. Ahmad Nurwakhid, SE., MM., Kepala Biro Umum, Marsma TNI Fanfan Infansyah, Inspektur BNPT, Catur Imam Pratigyo, SE., Koordinator Pengembang KTN yang juga Kepala Satgas Sinergisitas BNPT, Laksma TNI (Purn) Joko Sulistyanto, SH., M.Hum., Kasubdit Bina Dalam Lembaga Pemasyarakatan, Kolonel Inf. Kurniawan, Kasubdit Bina Masyarakat, Kolonel Pas. Drs. Sujatmiko.
Dari pihak eksternal tampak hadir perwakilan Kementerian LHK, Perum Perhutani, pengurus koperasi Madang Harmoni Sejahtera, perwakilan Direktorat Topogarafi TNI-AD, Perwakilan Kecamatan Sukamakmur, Danramil Sukamakmur, Kapolsek Sukamakmur, para Mitra Deradikalisasi dan undangan lainnya
