Jakarta – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengonfirmasi bahwa hingga kini pihaknya belum menerima surat permohonan pengesahan kepengurusan Palang Merah Indonesia (PMI). Jika permohonan tersebut masuk, Kementerian Hukum akan melakukan proses verifikasi.
“Sampai hari ini, saya belum menerima permohonan terkait kepengurusan PMI. Namun, kami akan memverifikasi jika permohonan itu sudah ada. Kami akan meneliti prosedur dan AD/ART-nya dengan cermat untuk memastikan kesesuaian untuk disahkan,” ujar Supratman kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/12/2024).
Terkait permasalahan antara Jusuf Kalla (JK) dan Agung Laksono, Supratman mengatakan bahwa kemungkinan mediasi akan dilakukan jika permohonan dari kedua belah pihak sudah diterima.
“Setiap langkah yang kami ambil di Kementerian Hukum, khususnya terkait dualisme kepengurusan organisasi, badan usaha, atau perkumpulan, akan selalu melalui proses mediasi terlebih dahulu,” tambahnya.
Diketahui, Jusuf Kalla, Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, terpilih kembali sebagai Ketua Umum PMI periode 2024-2029. Namun, kepemimpinannya sempat terganggu oleh klaim kepemimpinan dari Agung Laksono. Agung Laksono juga mengaku terpilih sebagai Ketua Umum PMI dalam Munas tandingan.
Jusuf Kalla melaporkan masalah ini ke polisi, menuding pencalonan Agung sebagai calon Ketua Umum PMI sebagai tindakan ilegal dan pengkhianatan. “Ini ilegal, dan pengkhianatan. Ini kebiasaan Pak Agung, dia pecah Golkar dan mendirikan tandingan Kosgoro. Itu memang kebiasaannya, tapi kita harus lawan,” ujar JK setelah membuka Munas PMI di Jakarta pada Senin (9/12).
Sementara itu, Agung Laksono mengungkapkan kekecewaannya terhadap syarat dukungan untuk menjadi calon Ketua Umum PMI. Ia mengklaim sudah mendapatkan lebih dari 50% dukungan peserta Munas PMI, tetapi dukungan tersebut tidak mencukupi setelah melalui proses verifikasi.
“Sudah jelas kami mengantongi lebih dari 240 dukungan dari daerah, namun jumlahnya berkurang sehingga tidak cukup untuk memenuhi syarat 20%,” kata Agung dalam konferensi pers di Jakarta Barat, Senin (9/12).
