Jakarta – Di tengah maraknya intoleransi dan konflik berbasis identitas, Direktur Nasional Jaringan Gusdurian, Alissa Qotrunnada Wahid, mengingatkan bangsa Indonesia untuk segera bersatu dan melawan fanatisme yang mengancam keutuhan sosial. Ia menegaskan bahwa keberagaman bukan ancaman, melainkan kekuatan yang harus dikelola dengan bijak dan adil.
“Jangan biarkan fanatisme dan ujaran kebencian merusak tenun kebangsaan kita,” tegas Alissa saat menanggapi sejumlah insiden sosial yang mencuat di Pemalang, Depok, Sukabumi, dan Padang, Kamis (31/7/2025).
Ia pun menyerukan pentingnya merawat kembali persatuan nasional di tengah menguatnya gelombang intoleransi dan fanatisme kelompok. Menurutnya, tantangan sosial yang akhir-akhir ini terjadi di sejumlah daerah menjadi peringatan bahwa kohesi sosial bangsa tengah diuji.
“Yang sama jangan dibedakan, yang beda jangan disama-samakan,” kutip Alissa dari pesan luhur Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Kutipan ini menggambarkan kunci keseimbangan antara menghormati keberagaman dan menjaga kesatuan bangsa.
Ia menggarisbawahi bahwa Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius dalam mengelola perbedaan, terutama di tengah menguatnya politik identitas dan munculnya tafsir keagamaan yang eksklusif. Menurutnya, fanatisme kelompok yang hanya mementingkan kebenaran versinya sendiri akan memunculkan budaya menang-menangan, yang berbahaya bagi persatuan.
“Fanatisme semacam ini melahirkan kecurigaan, menghapus empati, dan menciptakan musuh imajiner dari kelompok yang berbeda. Jika dibiarkan, ini bisa menggerogoti fondasi bangsa kita,” tegas Alissa.
Jebolan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada ini juga menyoroti dampak buruk media sosial, tempat di mana ujaran kebencian, provokasi, dan penggunaan buzzer sering kali tidak terkendali. Menurutnya, pemerintah harus aktif menciptakan ekosistem digital yang sehat, sekaligus menegakkan hukum secara adil tanpa tunduk pada tekanan kelompok mayoritas.
Ia mengingatkan, ketika hukum digunakan untuk memenuhi keinginan mayoritas semata, hak-hak kelompok minoritas bisa terabaikan. Hal ini, kata Alissa, tercermin dalam berbagai kasus penolakan dan persekusi terhadap rumah ibadah kelompok minoritas – baik itu umat Muslim di wilayah non-Muslim maupun sebaliknya.
“Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika seharusnya bukan hanya menjadi slogan, tapi menjadi kompas moral yang konkret dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan hukum,” ungkapnya.
Alissa mengajak seluruh masyarakat untuk kembali kepada nilai-nilai dasar bangsa yang menjunjung kemanusiaan, keadilan, dan persaudaraan. Ia menekankan bahwa persekusi atas nama agama tidak bisa dibenarkan dalam negara yang berketuhanan.
“Semua agama mengajarkan kasih sayang dan membawa rahmat, bukan kebencian,” tandasnya.
