Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas Presiden dinilai tetap layak dilanjutkan meski diwarnai kasus keracunan di sejumlah daerah. Sejumlah pimpinan DPR RI menegaskan, program tersebut cukup diperbaiki dari sisi tata kelola dan pengawasan agar lebih aman, efektif, dan tepat sasaran.
Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menekankan bahwa MBG merupakan terobosan penting dalam meningkatkan kualitas gizi anak bangsa. Menurutnya, insiden keracunan yang jumlahnya sempat disebut mencapai 5.300–5.800 orang memang harus disikapi serius, tetapi tidak bisa dijadikan alasan untuk menghentikan program.
“Program prioritas Presiden ini baik dan harus kita dukung. Kalau ada masalah di lapangan, tugas pemerintah melakukan deteksi dini dan perbaikan,” ujarnya, Kamis (25/9/2025).
Said juga menyoroti kapasitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani hingga 3.000 porsi per hari. Jumlah itu, menurutnya, terlalu besar dan berpotensi menurunkan kualitas makanan.
“Idealnya satu SPPG cukup 1.500 porsi agar makanan yang diterima siswa tetap segar dan higienis,” tambahnya.
Senada, Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene menegaskan MBG penting untuk menekan angka stunting nasional yang kini berada di level 14,5 persen. “Target kita nol stunting. MBG harus menjadi instrumen utama menuju ke sana,” katanya.
Selain berdampak pada kesehatan anak, Felly menilai program ini juga membawa multiplier effect pada ekonomi lokal karena melibatkan petani, pedagang, dan pelaku usaha kecil.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah menyampaikan permintaan maaf atas kasus keracunan yang terjadi. Ia memastikan pemerintah bersama Badan Gizi Nasional dan pemerintah daerah telah melakukan evaluasi untuk memperbaiki mekanisme distribusi serta menjamin penanganan cepat bagi korban.
Dengan evaluasi berlapis dan pengawasan ketat, pemerintah bersama DPR optimistis MBG tetap bisa berjalan sesuai tujuan awal: mencetak generasi Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan siap bersaing.
