Jakarta – Pemerintah pusat bergerak cepat merespons maraknya kasus keracunan yang dikaitkan dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan, pihaknya akan menggelar rapat koordinasi teknis secara nasional dengan seluruh kepala daerah, kepala dinas kesehatan, dan kepala dinas pendidikan pada Senin (29/9/2025).
“Besok kami dari Kemendagri akan mengadakan zoom meeting dengan seluruh kepala daerah, kepala dinas kesehatan, dinas pendidikan, serta sekda,” ujar Tito dalam konferensi pers, Minggu (28/9/2025).
Dalam rapat tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin akan menyampaikan arahan teknis kepada jajaran dinas kesehatan, sementara Badan Gizi Nasional (BGN) melalui perwakilannya, Nanik S. Deyang, juga dijadwalkan hadir. Tak hanya itu, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah akan memberikan panduan kepada dinas pendidikan terkait pelibatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) untuk memperkuat pengawasan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bersama Puskesmas.
Selain pengawasan berkala, pemerintah juga menekankan pentingnya penerapan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) di seluruh dapur penyedia MBG. Sertifikat ini menjadi instrumen penting untuk memastikan standar kebersihan dan keamanan pangan terpenuhi sebelum makanan sampai ke tangan peserta didik.
Tito menambahkan, koordinasi lintas sektor ini dimaksudkan agar program MBG tidak hanya sekadar berjalan, tetapi juga aman, higienis, dan sesuai standar gizi. “Besok pagi jam 8 kita akan melaksanakan meeting dengan seluruh kepala daerah dan stafnya di seluruh Indonesia,” tegasnya.
Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah mulai memperkuat aspek pengawasan dan jaminan mutu dalam program MBG. Sebab, tanpa tata kelola yang ketat, tujuan mulia menyediakan makanan sehat bagi generasi muda bisa justru berbalik menjadi ancaman kesehatan.
