Jakarta – Polri melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menerapkan sistem sanitasi berlapis demi memastikan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) aman dan higienis. Mulai dari pencucian alat masak, ompreng atau food tray, hingga penyimpanan bahan pangan diawasi secara ketat.
Kepala SPPG Polri Pejaten, M. Iqbal Salim dikutip dari laman detikcom, menjelaskan proses pembersihan dilakukan bertahap. Sisa makanan dipilah terlebih dahulu, lalu peralatan dicuci menggunakan tiga tahap bilasan—air panas dan sabun untuk meluruhkan lemak, kemudian disikat dan dibilas, serta bilasan terakhir dengan air mengalir. Setelah itu, semua peralatan dikeringkan dalam oven khusus yang berfungsi sekaligus membunuh bakteri.
“Selain mengeringkan, proses oven ini diharapkan bisa menjadi langkah terakhir untuk memastikan alat benar-benar higienis,” ujar Iqbal di SPPG Pejaten, Jakarta Selatan, Kamis (2/10/2025).
Sanitasi SPPG Polri diawasi rutin oleh Dinas Kesehatan melalui inspeksi kesehatan lingkungan. SPPG juga telah mengantongi sertifikat laik higiene sanitasi, sertifikat halal, serta menerapkan standar internasional seperti ISO 2018, HACCP, GMP, dan BRC.
Tak hanya peralatan, bahan makanan juga ditangani dengan standar penyimpanan yang ketat. Bahan basah, kering, dan bumbu dipisahkan sesuai kategori untuk menjaga kualitas dan mencegah kontaminasi.
Air Bersih Jadi Perhatian
Bidang Pengawasan Gizi dan Makanan Gugus Tugas MBG Mabes Polri, drg Tetty Seppriyanti, menegaskan sumber air berpotensi menjadi faktor risiko keracunan makanan. Di Pejaten, penggunaan air sumur diganti dengan air isi ulang untuk kebutuhan memasak, guna menghindari bakteri berbahaya seperti E. coli.
“Air sumur di sekitar lokasi masih ditemukan mikroorganisme berbahaya, jadi untuk memasak hanya digunakan air galon. Air sumur dipakai sebatas mencuci, dengan catatan menggunakan saringan yang diganti setiap hari,” jelas Tetty.
SPPG Polri Pejaten yang beroperasi sejak Maret 2025, kini memproduksi sekitar 3.400 porsi makanan setiap hari untuk disalurkan ke 10 sekolah. Jumlah tersebut masih dalam rentang kapasitas 3.000–4.000 porsi yang ditetapkan. Iqbal menekankan saat ini fokus utama masih pada pembenahan mutu dan standar sebelum menambah jumlah penerima manfaat.
