Bandung – Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) UIN Sunan Gunung Djati Bandung menyatakan komitmennya mendukung percepatan sertifikasi halal untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dukungan tersebut disampaikan dalam forum Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Asosiasi Pengusaha Jasaboga Indonesia (APJI) DPD Jawa Barat bersama Badan Gizi Nasional (BGN), bertema “Sinergi Stakeholder untuk Peningkatan Standarisasi Operasional Dapur MBG yang Mampu Menyajikan Pangan Bergizi, Aman, dan Halal.”
Kepala LPH UIN Bandung, Tri Cahyanto, mengatakan percepatan sertifikasi halal dapat dilakukan secara berkala, bahkan setiap minggu, asalkan pelaku usaha sudah siap menerapkan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).
“LPH siap melaksanakan sidang halal mingguan demi mempercepat layanan, tetapi yang terpenting adalah komitmen dan kesiapan pelaku usaha MBG dalam memenuhi standar SJPH. Sertifikat halal tidak boleh sekadar formalitas, melainkan jaminan nyata bagi masyarakat,” ujarnya, Jumat (3/10/2025).
Ketua APJI DPW Jawa Barat, Cahya Ningsih, menuturkan pihaknya prihatin atas sejumlah kasus keracunan massal di dapur penyelenggara MBG. Karena itu, APJI berkomitmen memperketat standar keamanan pangan agar program tersebut tidak hanya bergizi, tetapi juga aman dan halal.
“MBG harus memberi manfaat maksimal bagi masyarakat sekaligus menjamin perlindungan konsumen,” ucapnya.
Deputi Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional, Nyoto Suwignyo, menilai kolaborasi lintas pihak sangat penting untuk memastikan MBG menjadi program unggulan nasional yang tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik melalui jaminan kehalalan.
FGD tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan strategis, termasuk Dinas Kesehatan Jawa Barat, PERSAGI, Indonesian Chef Association, serta 100 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pertemuan itu menghasilkan sejumlah rekomendasi untuk memperkuat pengawasan mutu, mencegah kejadian luar biasa (KLB) pangan, dan mempercepat implementasi jaminan halal di dapur-dapur MBG.
