Oleh: Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., PhD., (Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Gagasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berangkat dari realitas bahwa masih banyak anak Indonesia yang tumbuh tanpa asupan gizi memadai. Padahal, kualitas sumber daya manusia (SDM) yang unggul tidak mungkin lahir tanpa tubuh yang sehat dan otak yang terpelihara nutrisinya.
Data BPS 2024 menunjukkan sekitar 8,53 persen anak Indonesia masih mengalami kekurangan gizi. Kondisi ini tentu menjadi alarm bagi masa depan bangsa. Penelitian Institute of Nutrition of Central America and Panama (INCAP) pada 2020 juga menegaskan, anak-anak yang memperoleh gizi cukup sejak dini memiliki kemampuan kognitif dan motorik jauh lebih baik dibanding mereka yang kekurangan gizi.
Dengan kata lain, gizi adalah fondasi kecerdasan dan daya saing bangsa. Anak yang makan bergizi dapat belajar lebih fokus, berpikir lebih tajam, dan tumbuh menjadi individu yang produktif. Sebaliknya, kekurangan nutrisi akan menimbulkan efek domino: prestasi menurun, semangat belajar luntur, dan masa depan terhambat.
Melalui MBG, negara hadir untuk menjawab persoalan mendasar ini. Program ini tidak sekadar membagikan makanan, tetapi menjadi strategi jangka panjang untuk memperkuat kualitas generasi penerus. Ia adalah bentuk perlindungan negara terhadap anak-anak agar mereka tumbuh sehat dan siap menempuh pendidikan dengan optimal.
Menurut analisis ISEAS–Yusof Ishak Institute (2024), manfaat MBG tidak hanya mengurangi angka malnutrisi dan stunting, tetapi juga meningkatkan konsentrasi belajar serta menekan angka putus sekolah, terutama bagi anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah.
Dalam kerangka ekonomi Pancasila, negara wajib menjamin setiap warga, terutama anak-anak, memperoleh pangan yang sehat dan bergizi. Pemenuhan gizi bukanlah kemurahan hati negara, melainkan hak dasar warga negara. Dengan MBG, pemerintah mengambil langkah nyata untuk mengurangi kesenjangan gizi antarwilayah.
Laporan FAO 2024 menunjukkan 8,2 persen penduduk dunia masih hidup dalam kondisi kelaparan. Di Indonesia sendiri, angka kekurangan gizi menurun dari 10,21 persen pada 2022 menjadi 8,53 persen pada 2023. Meski menunjukkan perbaikan, angka tersebut masih menandakan jutaan anak belum mendapatkan asupan gizi layak.
Dalam konteks persaingan global, kualitas SDM adalah kunci utama. Negara yang mampu menyiapkan generasi sehat dan cerdas akan menjadi pemain utama dalam ekonomi dunia. Karena itu, memperkuat gizi anak bangsa sama artinya dengan membangun daya saing nasional.
Sejak diluncurkan, MBG telah menjangkau lebih dari 30 juta anak dan ibu hamil hingga September 2025. Angka ini mencerminkan upaya besar, namun sekaligus membawa tantangan baru: kesiapan tenaga pelaksana, pengawasan kebersihan, kontrol kualitas, hingga ketersediaan bahan baku. Ekosistem MBG memerlukan tata kelola yang disiplin dan evaluasi berkelanjutan agar manfaatnya benar-benar dirasakan.
Yang dibutuhkan bukan penghentian, tetapi penyempurnaan berkelanjutan. Kapasitas tim dapur perlu ditingkatkan, masyarakat harus dilibatkan dengan semangat gotong royong, bukan semata keuntungan. Perguruan tinggi pun dapat berkontribusi — misalnya lewat program Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang membantu pengawasan kualitas makanan di lapangan.
Keberlanjutan program ini menjadi kunci. Dampaknya tidak akan terlihat dalam hitungan bulan, melainkan bertahun-tahun ke depan. Jika MBG dijalankan secara konsisten selama lima hingga sepuluh tahun, Indonesia akan melahirkan generasi baru yang lebih sehat, cerdas, dan kompetitif.
Pada akhirnya, MBG bukan sekadar urusan makan siang di sekolah, tetapi investasi masa depan bangsa. Setiap piring nasi bergizi yang disajikan hari ini adalah langkah menuju Indonesia yang lebih kuat esok hari. (uinjkt.ac.id)
