Jakarta — Pemerintah tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), menyusul terjadinya sejumlah kasus keracunan di berbagai daerah dalam beberapa pekan terakhir.
Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Gizi Nasional (BGN) meninjau kembali seluruh aspek penyelenggaraan agar kasus serupa tak kembali terjadi. Permintaan itu disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10).
Prabowo menekankan pentingnya memperhatikan hal-hal sederhana demi keselamatan anak-anak penerima manfaat.
“Mungkin kita harus sekarang, Kepala BGN, sudahlah, dibagi saja sendok yang sederhana. Tidak apa-apa, sendok itu tidak terlalu mahal,” ujar Presiden.
Menurutnya, penyediaan sendok merupakan langkah kecil namun krusial untuk mencegah penularan penyakit dan memastikan kebersihan makanan.
Kebijakan Baru: Air Galon dan Larangan Masak Sebelum Tengah Malam
Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang menjelaskan bahwa lembaganya telah memperketat aturan teknis di lapangan. Salah satunya mewajibkan setiap dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menggunakan air galon sebagai sumber air bersih jika belum memiliki instalasi air layak konsumsi.
“Kami wajibkan sementara memakai air galon sampai ada jaminan kualitas air yang baik,” ujar Nanik dalam forum “Upaya Meningkatkan Kualitas Gizi Bangsa melalui MBG” di Jakarta, Kamis (23/10).
Ia juga menegaskan bahwa aktivitas memasak tidak boleh dilakukan sebelum pukul 12 malam, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Tata Kelola MBG yang akan segera diundangkan.
“Sekarang masaknya harus jam dua pagi. Itu untuk menjamin makanan tetap segar saat disajikan,” tambahnya.
Pengurangan Kapasitas dan Peningkatan Standar Sanitasi
Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut kapasitas produksi setiap dapur kini dibatasi menjadi 2.000–2.500 porsi per hari, dari sebelumnya 3.000–4.000 porsi, guna menjaga mutu makanan.
Kebijakan ini sejalan dengan pandangan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, yang menilai target 3.000 porsi per dapur “tidak realistis”.
“Kalau biasanya cuma bikin 50 porsi lalu diminta 3.000, itu berat. Dapur tradisional tidak akan mampu,” kata Sultan.
Sebagai tindak lanjut, BGN juga mewajibkan setiap SPPG memiliki fasilitas pengelolaan air dengan filter dan teknologi sinar ultraviolet (UV), untuk menjamin kebersihan air dan mencegah kontaminasi bakteri.
Sorotan BRIN dan Usulan dari Dunia Pendidikan
Dari sisi riset, BRIN menyoroti masih lemahnya manajemen penyimpanan bahan makanan. Kepala Pusat Riset Teknologi dan Proses Pangan BRIN, Satriyo Krido Wahono, menegaskan bahwa kesalahan dalam menumpuk bahan pangan di freezer bisa menimbulkan risiko besar.
“Bagian luar memang dingin, tapi bagian dalam bisa tetap panas dan memungkinkan bakteri tumbuh,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengusulkan agar konsep school kitchen mulai diterapkan sebagai alternatif dapur terpusat.
“Bedanya, SPPG melayani banyak sekolah, sedangkan school kitchen fokus untuk satu sekolah. Skema ini cocok untuk sekolah berasrama,” jelas Mu’ti.
Sertifikasi Ulang dan Pengawasan Ketat
Hingga kini, BGN telah menutup sementara 112 dapur MBG, dan baru 13 di antaranya mengajukan permohonan beroperasi kembali.
Setiap dapur yang ingin kembali beroperasi wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sertifikat halal, serta Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) sebagai jaminan mutu dan keamanan pangan.
“Kami tidak akan mengizinkan dapur beroperasi tanpa sertifikat kelayakan,” tegas Nanik.
Dengan berbagai langkah korektif tersebut, pemerintah berharap program MBG tetap berjalan sebagai simbol nyata kehadiran negara dalam pemenuhan gizi anak bangsa, sekaligus menjamin keamanan pangan di setiap tahapnya.
