Jombang – Putra salah satu pendiri Nahdlatul Ulama (NU), K.H. Mohammad Hasib Wahab Chasbullah, menyerukan penyelesaian damai terkait beredarnya risalah rapat digital yang berisi usulan pemberhentian Ketua Umum PBNU K.H. Yahya Cholil Staquf.
Gus Hasib, cucu dari pendiri NU K.H. Abdul Wahab Chasbullah, menilai dokumen tersebut menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu. Ia menekankan bahwa dalam tradisi NU tidak dikenal mekanisme pemecatan ketua umum tanpa proses tabayun yang jelas.
“Kami prihatin ada informasi yang tidak utuh diterima, lalu berkembang menjadi risalah seperti itu. Seharusnya ada tabayun lebih dahulu dari pihak yang dituduh,” ujarnya di Jombang, Minggu malam.
Pengasuh Ponpes Bahrul Ulum Tambakberas tersebut mengakui mendengar bahwa Ketua Umum PBNU sempat dipanggil Rois Aam untuk berdialog secara pribadi. Menurutnya, klarifikasi sudah disampaikan tetapi tidak diterima sepenuhnya, dan kemudian muncul risalah rapat yang beredar tanpa tanda tangan Katib Aam PBNU—padahal dokumen resmi harus ditandatangani Rais Aam dan Katib Aam.
Gus Hasib berharap persoalan ini diselesaikan secara kekeluargaan. “Insya Allah, sebagai dzurriyyah pendiri, kami akan bermusyawarah untuk mendorong islah. NU harus tetap utuh,” tegasnya.
Ia menilai keterlibatan para kiai sepuh dan Mustasyar NU penting agar proses penyelesaian dapat berjalan lebih jernih. “Jika kedua pihak belum bisa bertemu, kami akan meminta pandangan kiai sepuh untuk mencari jalan keluarnya,“ tambahnya.
Polemik ini mencuat setelah risalah rapat harian Syuriyah PBNU pada 20 November 2025 tersebar di publik. Rapat yang diikuti 37 dari 53 pengurus itu membahas dinamika organisasi dan menghasilkan sejumlah poin, termasuk permintaan agar Gus Yahya mundur. Salah satu latar belakang yang disebut dalam dokumen tersebut adalah undangan terhadap narasumber yang dianggap memiliki kedekatan dengan gerakan Zionisme.
Sementara itu, K.H. Yahya Cholil Staquf menegaskan tidak memiliki rencana mengundurkan diri. “Amanah Muktamar Ke-34 adalah lima tahun, dan akan saya jalankan sepenuhnya,” kata Gus Yahya di Surabaya, Minggu dini hari.
Ia juga menambahkan hingga kini tidak menerima surat resmi apa pun terkait isu yang berkembang, termasuk dokumen risalah rapat Syuriyah yang beredar di publik. (Ant)
