Kabupaten Bogor – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penguatan jaringan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memberi dampak besar terhadap stabilitas inflasi pangan di wilayah Bogor Raya.
Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, mengungkapkan bahwa inflasi rata-rata di Bogor Raya saat ini berada di sekitar 3,3 persen, sementara inflasi Jawa Barat tercatat 2,63 persen, masih dalam kisaran yang dinilai aman.
“Pengendalian inflasi itu pekerjaan harian. Harga pangan sangat sensitif, dan pergerakannya langsung menyentuh daya beli masyarakat serta tingkat kemiskinan,” ujar Herman dalam Borderline Economic Summit (BES) 2025 di Ciawi, Kabupaten Bogor, Rabu.
Ia mencontohkan bahwa sejumlah komoditas seperti cabai merah, bawang merah, telur, dan ayam merupakan faktor dominan pendorong inflasi.
Menurut Herman, lebih dari 4.600 SPPG yang beroperasi dengan total investasi mencapai Rp50 triliun telah menjadi penyangga penting dalam menjaga kestabilan pasokan dan harga pangan.
“Meski transfer ke daerah menurun, aliran dana dari sektor pangan sangat besar. Ini menjadi capital inflow yang membuat konsumsi masyarakat tetap kuat,” tutur Herman.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa konsumsi rumah tangga merupakan variabel krusial bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Ketika inflasi terkendali, daya beli terjaga dan berkontribusi pada menurunnya angka kemiskinan.
Herman juga mendorong pemerintah daerah di Bogor Raya untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan produksi lokal, dan mengoptimalkan langkah stabilisasi harga.
Sementara itu, Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan bahwa penguatan sektor pangan menjadi prioritas dalam agenda pembangunan daerah.
“Kami terus membangun kolaborasi agar harga pangan tetap stabil dan masyarakat bisa memenuhi kebutuhan dasarnya,” ucap Rudy.
Forum BES 2025 turut menekankan pentingnya kolaborasi antardaerah untuk menjaga stabilitas inflasi regional menjelang 2026. (Ant)
