Jakarta – Ekonom menilai pemerintah perlu memperkuat kerangka kebijakan agar pembangunan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat memenuhi standar kelayakan pembiayaan perbankan. Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, mengatakan kunci utamanya adalah menghadirkan kepastian proyek sehingga bank melihat MBG layaknya proyek pemerintah yang stabil dan minim risiko.
“Yang pertama adalah kepastian permintaan dan kejelasan skema kontrak,” ujar Josua, mengutip keterangannya kepada Bisnis, Minggu (7/12/2025).
Menurutnya, kontrak jangka menengah antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG dengan Badan Gizi Nasional (BGN) atau pemerintah daerah harus disusun secara jelas. Kontrak tersebut perlu mencantumkan volume minimal porsi, formula harga yang transparan, serta mekanisme penyesuaian biaya mengikuti inflasi pangan.
Penjaminan risiko juga menjadi elemen penting. Josua menilai pemerintah dapat menugaskan lembaga penjamin atau memanfaatkan Danantara untuk menanggung sebagian risiko pokok kredit. Skemanya mirip Kredit Usaha Rakyat (KUR), tetapi disesuaikan dengan karakter proyek MBG. Dengan cara ini, risiko gagal bayar akibat gangguan anggaran atau kendala operasional awal tidak sepenuhnya ditanggung perbankan, sementara bank tetap melakukan uji kelayakan usaha secara disiplin.
Dari sisi biaya, Josua menekankan perlunya dukungan bunga yang wajar. Investasi awal dapur MBG—mulai dari bangunan, peralatan, hingga kendaraan distribusi—membutuhkan nilai modal besar, sementara arus kas baru berjalan setelah operasional berlangsung. Bila suku bunga terlalu tinggi, potensi keuntungan pelaku usaha bisa tertekan.
Ia menyebut Bank Indonesia sebenarnya telah menyediakan insentif likuiditas makroprudensial untuk kredit di sektor pertanian, perdagangan, manufaktur, dan UMKM. Insentif serupa, menurut dia, dapat diarahkan ke ekosistem MBG. Pemerintah juga bisa memberi subsidi bunga terbatas di tahap awal untuk menjaga margin bank tanpa membebani pelaku usaha.
Selain itu, standar dan tata kelola harus diperkuat sejak awal. Akreditasi SPPG, standar gizi dan menu, sistem pengadaan bahan baku, dan pencatatan digital perlu dipastikan konsisten. “Jika tersedia basis data nasional pelaku MBG yang terverifikasi lengkap dengan rekam jejak kinerja dan laporan keuangan sederhana, biaya analisis kredit bank akan jauh lebih rendah dan risiko salah menilai bisa ditekan,” jelasnya.
Pada akhirnya, kredibilitas anggaran pemerintah menjadi faktor penentu. Pemerintah menargetkan defisit fiskal 2026 berada di kisaran 2,68% dari PDB, dengan sebagian besar peningkatan belanja diarahkan untuk program Asta Cita termasuk MBG. Menurut Josua, kedisiplinan dalam realisasi anggaran dan ketepatan waktu pembayaran kepada operator akan membuat bank lebih yakin terhadap prospek pembiayaan dapur MBG. “Sebaliknya, jika terjadi keterlambatan rutin, bank akan cepat menggolongkan sektor ini sebagai portofolio berisiko tinggi,” ujarnya.
Sebelumnya, CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, mengumumkan bahwa pengusaha yang ingin membangun SPPG kini dapat mengajukan kredit langsung ke sejumlah bank Himbara: Bank Mandiri, BNI, BRI, dan Bank Syariah Indonesia. Mekanisme ini mulai diberlakukan sejak dua minggu lalu, menggantikan skema reimbursement yang selama ini berjalan.
“Pendanaannya dari awal sekarang disediakan oleh bank Himbara. Pegangannya adalah perjanjian antara BGN dan pemerintah daerah, itu sudah cukup bagi kami,” kata Rosan dalam Rapimnas Kadin 2025 di Jakarta.
Ia menambahkan, peluang pembiayaan ini diutamakan untuk pembangunan dapur MBG di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T). Rosan optimistis kemudahan pembiayaan ini akan mendorong lebih banyak pengusaha berkontribusi dalam mempercepat pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut.
