Surabaya — Ancaman radikalisasi dan terorisme terus beradaptasi seiring perkembangan teknologi informasi. Anak-anak dan remaja kini menjadi sasaran baru kelompok ekstremis yang bergerilya di ruang digital. Karena itu, peran guru dinilai sangat strategis dalam mencegah radikalisme digital yang menyasar peserta didik.
Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol (Purn) Eddy Hartono, S.H., M.H., saat memberikan sambutan secara daring dalam Dialog Kebangsaan Bersama Satuan Pendidikan yang digelar di Surabaya, Kamis (18/12/2025).
Kegiatan ini diikuti sekitar 300 peserta secara luring dan lebih dari 1.000 peserta daring, yang terdiri atas kepala sekolah, guru agama, guru PPKn, guru bimbingan konseling, serta perwakilan satuan pendidikan dari 17 provinsi.
Eddy mengapresiasi tingginya partisipasi satuan pendidikan dan menilai tema pencegahan intoleransi dan radikalisme sangat relevan dengan dinamika ancaman terorisme global yang bersifat adaptif.
“Dalam istilah PBB, terorisme itu bersifat resisten dan atraktif. Kelompok teror mampu menyesuaikan strategi dengan perkembangan zaman, terutama di era digital,” ujar Eddy.
Ia menjelaskan, pola terorisme yang sebelumnya berfokus pada propaganda, rekrutmen, dan pendanaan secara tatap muka dengan sasaran usia produktif 25–35 tahun, kini bergeser ke anak-anak di bawah umur melalui media sosial dan gim daring.
“Beberapa bulan lalu, Densus 88 menangkap lima tersangka jaringan JAD terafiliasi ISIS yang terbukti meradikalisasi 110 anak di berbagai provinsi melalui media sosial dan game online,” ungkapnya.
Berdasarkan kajian bersama BNPT, Densus 88, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Kementerian Komunikasi dan Digital, proses radikalisasi di ruang digital berlangsung jauh lebih cepat, hanya dalam rentang tiga hingga lima bulan.
Menurut Eddy, kelompok teror memanfaatkan fitur komunikasi seperti voice chat dalam gim daring untuk membangun kedekatan emosional dengan anak-anak, sebuah proses yang dikenal sebagai digital grooming.
“Setelah terbangun kedekatan, korban diarahkan ke grup tertutup seperti Telegram atau WhatsApp, tempat berlangsungnya normalisasi perilaku dan doktrinasi, termasuk narasi antidemokrasi dan anti-pemerintah,” jelasnya.
Eddy menegaskan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 memberi ruang bagi aparat untuk melakukan pencegahan sejak tahap persiapan melalui pendekatan preemptive justice. Meski Indonesia tercatat tidak mengalami aksi terorisme dalam tiga tahun terakhir, upaya pencegahan dini, khususnya terhadap anak-anak, harus terus diperkuat.
BNPT, lanjut Eddy, mengembangkan pendekatan mikroekologi anak yang melibatkan keluarga, sekolah, lingkungan pergaulan, hingga interaksi digital. Faktor psikologis seperti disharmoni keluarga dan perundungan disebut meningkatkan kerentanan anak terhadap paparan radikalisme.
Ke depan, BNPT mendorong pembentukan forum komunikasi di sekolah yang melibatkan guru, siswa, dan orang tua, serta tengah menyusun Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE) yang lebih komprehensif.
“Pencegahan terorisme adalah kewajiban negara. Ini bukan pilihan, melainkan keharusan,” tegas Eddy.
Sementara itu, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur menegaskan komitmennya menjadikan satuan pendidikan sebagai ruang yang aman, harmonis, dan bebas dari kekerasan serta pengaruh paham ekstrem.
Sekretaris Dinas Pendidikan Jawa Timur, Dr. Suhartono, M.Pd., mewakili Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah Jatim, menyampaikan apresiasi kepada BNPT atas penyelenggaraan dialog kebangsaan tersebut.
“Kegiatan ini sangat penting untuk memperkuat stabilitas dan ketahanan satuan pendidikan, tidak hanya di Jawa Timur, tetapi juga secara nasional,” ujar Suhartono.
Ia menambahkan, seluruh SMA, SMK, dan SMP di Jawa Timur telah membentuk Tim Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan (TPPK) sebagai langkah konkret menciptakan iklim belajar yang aman dan mencegah perundungan serta potensi radikalisme.
Dialog kebangsaan ini juga menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain pengamat terorisme Irjen Pol (Purn) Ir. Hamli, M.E., Kelompok Ahli BNPT Dra. Reni Kusumowardhani, M.Psi., serta eks narapidana terorisme ISIS Arief Fathoni yang membagikan testimoni proses radikalisasi hingga kembali setia pada NKRI.
Turut hadir Direktur Pencegahan BNPT Brigjen TNI Dr. Sigit Karyadi, S.H., M.H., Kasubdit Kontra Propaganda BNPT Kolonel Cpl Hendro Wicaksono, S.H., M.Krim., serta Kepala Unit Kerja Kemendikdasmen Asep Sukmayadi, S.IP., M.Si.
