Oleh: Agus Wibowo
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar agenda bantuan sosial, melainkan investasi jangka panjang negara dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, program ini diposisikan sebagai fondasi menuju Indonesia Emas, dengan sasaran utama generasi muda dan kelompok rentan. Karena itu, capaian serapan anggaran MBG dan target pembangunan 2.500 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Papua patut dibaca bukan hanya sebagai angka administratif, tetapi sebagai indikator keseriusan negara menghadirkan keadilan sosial hingga wilayah terluar.
Hingga pertengahan Desember 2025, realisasi anggaran MBG telah mencapai Rp 52,9 triliun atau sekitar 74,6 persen dari total pagu Rp 71 triliun. Angka ini mencerminkan percepatan implementasi program di lapangan sekaligus menunjukkan kapasitas fiskal negara dalam mendukung agenda prioritas presiden. Lebih dari 50 juta penerima manfaat telah merasakan langsung program ini, mulai dari anak sekolah, balita, hingga ibu hamil dan menyusui.
Dalam konteks kebijakan publik, capaian tersebut merupakan prestasi signifikan. Banyak program besar nasional kerap tersendat di tahap awal karena persoalan birokrasi, distribusi, dan kesiapan daerah. MBG justru menunjukkan tren sebaliknya: realisasi meningkat tajam dalam waktu singkat, jaringan SPPG berkembang pesat, dan dampak ekonomi mulai terasa melalui penyerapan ratusan ribu tenaga kerja serta keterlibatan UMKM pangan lokal.
Namun, tantangan MBG sesungguhnya bukan hanya soal penyerapan anggaran, melainkan pemerataan manfaat. Di sinilah Papua menjadi ujian paling nyata dari komitmen negara terhadap keadilan sosial. Target Presiden Prabowo membangun dan mengoperasikan 2.500 SPPG di seluruh Papua pada 17 Agustus 2026 bukan target biasa. Ini adalah pernyataan politik dan moral bahwa anak-anak Papua berhak mendapatkan layanan gizi yang sama dengan anak-anak di Jawa, Sumatra, atau Sulawesi.
Papua memiliki kompleksitas yang tidak bisa disederhanakan. Kondisi geografis yang ekstrem, keterbatasan infrastruktur dasar, tantangan logistik, hingga kesenjangan sumber daya manusia menjadi faktor pembeda. Membangun dapur MBG di wilayah perkotaan jelas berbeda dengan membangun SPPG di daerah pegunungan atau wilayah pesisir terpencil Papua. Karena itu, target 2.500 SPPG harus dipahami sebagai kerja kolaboratif lintas sektor, bukan semata tugas Badan Gizi Nasional.
Di sisi lain, keberanian Presiden Prabowo menetapkan tenggat 17 Agustus 2026 patut diapresiasi. Target waktu tersebut memiliki makna simbolik yang kuat: kemerdekaan harus dirasakan secara nyata, termasuk dalam pemenuhan hak dasar atas gizi. Jika fisik pembangunan dapur MBG rampung pada Maret 2026 seperti yang direncanakan, maka percepatan operasional hingga Agustus adalah langkah realistis sekaligus strategis.
Yang tidak kalah penting, pembangunan SPPG di Papua harus dirancang sebagai ekosistem lokal, bukan sekadar proyek pusat. Keterlibatan petani, nelayan, peternak, dan UMKM pangan Papua menjadi kunci keberlanjutan program. Tanpa itu, MBG berisiko menjadi program konsumtif yang bergantung penuh pada pasokan dari luar daerah. Padahal, semangat MBG justru menghidupkan ekonomi lokal dan memperkuat kemandirian pangan.
Dari sisi anggaran, serapan yang tinggi harus diiringi dengan kualitas belanja. MBG tidak boleh hanya dinilai dari berapa triliun rupiah yang terserap, tetapi sejauh mana belanja tersebut benar-benar meningkatkan status gizi anak, menekan stunting, dan memperkuat ketahanan sosial di daerah tertinggal. Papua, dengan angka kerentanan gizi yang masih tinggi, menjadi tolok ukur keberhasilan tersebut.
Ke depan, transparansi, pengawasan, dan adaptasi kebijakan akan menjadi faktor penentu. Pemerintah pusat perlu memberi ruang fleksibilitas bagi daerah Papua dalam mengelola MBG, tanpa mengorbankan standar gizi dan akuntabilitas. Pendekatan seragam ala Jawa tidak selalu cocok diterapkan di Papua. Justru kearifan lokal, pola konsumsi setempat, dan kondisi geografis harus menjadi dasar perumusan menu dan sistem distribusi.
Pada akhirnya, MBG dan target 2.500 SPPG di Papua adalah cerminan arah baru pembangunan nasional: tidak lagi terpusat, tetapi berkeadilan. Jika target ini berhasil diwujudkan, MBG akan tercatat bukan hanya sebagai program makan gratis terbesar dalam sejarah Indonesia, tetapi juga sebagai tonggak penting kehadiran negara di wilayah yang selama ini merasa paling jauh dari pusat kekuasaan.
Serapan anggaran yang tinggi adalah awal yang baik. Namun, keberhasilan sejati MBG akan diukur dari satu pertanyaan sederhana: apakah anak-anak Papua tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih percaya bahwa negara benar-benar hadir untuk mereka.
