Donggala — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengarahkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara lebih spesifik untuk menangani anak stunting, dengan pendekatan berbasis keluarga dan kebutuhan gizi masing-masing anak.
Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menegaskan bahwa penanganan stunting tidak bisa dilakukan dengan pola seragam. Menurutnya, intervensi gizi harus disesuaikan dengan kondisi anak dan melibatkan peran aktif keluarga, terutama ibu.
“Lebih baik MBG difokuskan khusus untuk anak stunting, jangan disamaratakan. Ibu paling tahu apa yang dimakan anaknya. Negara hadir membantu, tetapi tetap berbasis keluarga,” kata Anwar Hafid saat pencanangan inovasi Berani Pelita Hati, program kepedulian kesehatan ibu dan anak, di Posyandu Desa Nupabomba, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, Sabtu.
Ia menjelaskan, penguatan MBG akan diarahkan sebagai instrumen intervensi gizi yang lebih presisi, dengan menu dan pola pendampingan yang disesuaikan kondisi masing-masing anak. Untuk itu, ia meminta seluruh perangkat daerah segera menyiapkan skema pelaksanaan yang melibatkan pemerintah desa, Tim Penggerak PKK, serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
“Bantuan harus benar-benar menyentuh keluarga sasaran, bukan sekadar program di atas kertas,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Anwar Hafid juga membagikan pengalaman pribadinya untuk menghapus stigma terhadap stunting. Ia menegaskan bahwa stunting bukan penyakit menular dan bukan aib, melainkan kondisi yang harus ditangani bersama melalui gotong royong dan intervensi yang tepat.
“Kalau ada rakyat kita seperti itu, harus dibantu, bukan dijauhi. Jangan sampai pencanangan hari ini berhenti di seremoni,” tegasnya.
Gubernur menetapkan target evaluasi enam bulan, tepatnya pada Juli 2026. Ia berkomitmen kembali ke Desa Nupabomba untuk melihat langsung hasil intervensi yang dilakukan.
“Hari ini tercatat ada 29 anak stunting di Nupabomba. Enam bulan ke depan, saya berharap sudah tidak ada lagi,” katanya.
Sebagai langkah konkret, Pemprov Sulteng mengusulkan pola pendampingan satu OPD untuk satu anak stunting, dengan estimasi bantuan sekitar Rp15.000 per hari atau Rp400–450 ribu per bulan per anak. Bantuan diberikan langsung kepada ibu, dengan pendampingan PKK dan tenaga kesehatan.
“OPD jangan datang ke rumah binaan dengan tangan kosong. Bawa telur, buah, susu. Bukan hanya anaknya yang kita urus, ibunya juga harus kita perhatikan,” pesan Anwar Hafid.
Program ini akan dijadikan pilot project di Desa Nupabomba dan Desa Ganti sebelum direplikasi ke desa-desa lain di Sulawesi Tengah sebagai bagian dari upaya percepatan penurunan stunting berbasis komunitas.
