Banda Aceh – Pemerintah Aceh menurunkan sekitar 3.000 aparatur sipil negara (ASN) untuk menjadi relawan di berbagai wilayah terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor. Langkah ini dilakukan guna memastikan pelayanan dasar masyarakat tetap berjalan di tengah situasi darurat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M Nasir, mengatakan penugasan ASN merupakan bagian dari kehadiran negara dalam masa krisis.
“Penugasan ASN ini merupakan bagian dari upaya memastikan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan dasar di masa sulit. Pemerintah hadir, bekerja, dan peduli,” ujar Nasir di Banda Aceh, Minggu.
Para ASN relawan tersebut ditugaskan selama dua hari, yakni pada 29–30 Desember 2025. Mereka tidak hanya membantu pemulihan fisik pascabencana, tetapi juga memastikan berbagai kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.
Nasir menjelaskan, tugas relawan ASN mencakup kegiatan pembersihan lingkungan, pemulihan akses fasilitas umum, serta dukungan layanan kesehatan dan sosial bagi warga terdampak banjir dan tanah longsor yang terjadi sejak akhir November 2025.
Menurutnya, hingga akhir Desember kondisi darurat masih dirasakan di sejumlah daerah di Aceh. Bencana banjir, longsor, dan cuaca ekstrem tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengganggu aktivitas keseharian serta layanan publik masyarakat.
“Selain gotong royong membersihkan fasilitas umum dan rumah ibadah dari lumpur dan material sisa banjir, ASN juga membantu koordinasi layanan kesehatan, pendampingan warga rentan, serta penguatan layanan sosial di lapangan,” kata Nasir.
Ia menegaskan, kehadiran ASN di lokasi bencana merupakan wujud empati dan solidaritas pemerintah terhadap masyarakat yang terdampak.
“Kita tidak hanya datang membawa alat dan tenaga, tetapi juga kepedulian. ASN turun langsung untuk mendengar, melihat, dan merasakan apa yang dialami warga,” ujarnya.
Nasir menambahkan, penugasan relawan ASN ini merupakan tahap awal dan akan disesuaikan dengan perkembangan situasi di lapangan.
“Pemerintah Aceh memastikan seluruh langkah penanganan dilakukan secara terkoordinasi, dengan mengutamakan keselamatan relawan serta menghormati kearifan lokal,” pungkasnya. (Ant)
