Jakarta — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya menjadi instrumen peningkatan gizi masyarakat, tetapi juga menjelma sebagai motor penggerak ekonomi lokal. Dalam satu tahun pelaksanaannya sejak 6 Januari 2025, program ini tercatat telah menyerap lebih dari 780 ribu tenaga kerja di berbagai daerah.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, ratusan ribu tenaga kerja tersebut terlibat langsung dalam operasional dapur MBG, mulai dari pengolahan bahan pangan hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat.
“Lebih dari 780 ribu tenaga kerja kini aktif mendukung operasional dapur MBG, dari hulu sampai hilir,” ujar Dadan di Jakarta, Selasa.
Menurutnya, kehadiran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak hanya meningkatkan kapasitas layanan dapur, tetapi juga membuka ruang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar. Program ini dinilai berkontribusi pada penguatan ekonomi keluarga, peningkatan keterampilan di sektor pangan, serta pemberdayaan tenaga kerja lokal.
Dadan menjelaskan, ketika pertama kali diluncurkan pada awal 2025, jumlah SPPG masih terbatas, yakni hanya 190 unit. Namun dalam kurun waktu satu tahun, jumlahnya melonjak signifikan menjadi 19.188 SPPG yang kini beroperasi di 38 provinsi.
“Ekspansi SPPG ini menjadi tulang punggung pelaksanaan MBG di daerah,” katanya.
Seiring dengan perluasan jaringan dapur, jumlah penerima manfaat MBG juga terus meningkat. Hingga awal 2026, tercatat 55,1 juta orang telah menerima manfaat program ini.
Ia menegaskan, MBG memiliki peran strategis dalam mendukung tumbuh kembang balita dan anak sekolah, menjaga kesehatan ibu hamil dan menyusui, sekaligus menjadi bagian penting dari upaya pencegahan stunting.
“Program ini adalah fondasi menuju terwujudnya generasi emas Indonesia 2045,” tuturnya.
Untuk segmen anak sekolah, pelaksanaan MBG secara serentak dijadwalkan dimulai pada Rabu, 8 Januari 2026. BGN meminta seluruh SPPG memastikan kesiapan operasional dan menjalankan standar operasional prosedur (SOP) secara konsisten demi menjaga mutu dan keamanan pangan.
Selama satu tahun implementasi, MBG juga memperoleh berbagai apresiasi dari sejumlah pihak. Penghargaan tersebut mencakup dedikasi dan sinergi dalam penguatan pelayanan publik di sektor perekonomian, kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang proaktif, hingga keterbukaan informasi publik yang dinilai semakin transparan.
