Jakarta – Menteri Agama Nasaruddin Umar menyoroti pentingnya ekoteologi serta peran agama dan kesadaran kemanusiaan di era kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dalam sebuah konferensi internasional yang diinisiasi Kementerian Wakaf Republik Arab Mesir.
Dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, Menag menyampaikan bahwa ekoteologi merupakan kerangka penting dalam memahami relasi manusia dengan lingkungan hidup secara etis dan bertanggung jawab.
“Dalam kerangka inilah, kami menegaskan pentingnya apa yang kami sebut sebagai ekoteologi, yakni cara pandang yang memahami hubungan antara manusia dan lingkungan berdasarkan prinsip amanah dan tanggung jawab etis,” ujar Nasaruddin.
Konferensi internasional tersebut dihadiri Menteri Wakaf sekaligus Ketua Dewan Tertinggi Urusan Islam Mesir, Prof. Dr. Usamah Al-Sayyid Al-Azhari. Hadir pula para ulama, cendekiawan, intelektual, dan peneliti dari berbagai negara.
Mengawali paparannya, Menag Nasaruddin Umar menyampaikan salam hangat dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Ia juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi atas dukungan penuh terhadap terselenggaranya konferensi tersebut.
Dalam pemaparannya, Menag membedah makna tanggung jawab manusia dalam perspektif Islam. Menurutnya, tanggung jawab manusia tidak semata-mata dimaknai sebagai upaya mencari penghidupan, tetapi memiliki dimensi moral, amanah sosial, serta kesadaran untuk memakmurkan bumi.
“Dalam Islam, bumi bukan milik mutlak manusia, melainkan titipan Ilahi. Karena itu, memakmurkan bumi tidak akan sempurna tanpa menjaga keseimbangannya,” kata Menag.
Ia menegaskan bahwa setiap profesi atau aktivitas manusia yang justru merusak keseimbangan lingkungan pada hakikatnya telah menyimpang dari tujuan ibadah dan esensi pembangunan peradaban.
“Setiap profesi yang mengganggu keseimbangan tersebut sejatinya telah menyimpang dari tujuan ibadah dan hakikat pembangunan peradaban,” ujarnya.
Menag menyambut baik pandangan Menteri Wakaf Mesir yang menyatakan bahwa pembangunan peradaban merupakan kewajiban dalam ajaran Islam. Ia juga menyatakan sependapat dengan pemikir asal Aljazair, Malik bin Nabi, yang menegaskan bahwa peradaban tidak hanya dibangun dari akumulasi materi, tetapi dari bangunan kemanusiaan dan moral yang utuh.
“Peradaban yang berdiri di atas ikatan manusia, tanah, dan waktu tidak akan berbuah bila tidak dipersatukan oleh dorongan moral dan spiritual yang mengarahkan manusia, mengendalikan nalurinya, memberi makna pada waktu, dan mengubah tanah dari sekadar bahan mentah menjadi nilai peradaban,” kata Nasaruddin.
Karena itu, lanjut Menag, persoalan keterbelakangan, ketergantungan, dan kekosongan nilai tidak dapat diselesaikan dengan mengimpor produk peradaban yang sudah jadi atau meniru model-model teknologi yang maju. Menurutnya, persoalan tersebut harus diatasi dengan memperbaiki kualitas manusia serta membangun kembali relasinya dengan nilai, waktu, dan kerja.
“Peradaban tidak akan bangkit kecuali ketika semangat keagamaan terjaga dan terbangun dalam nurani manusia bukan sebagai ritual yang kaku, melainkan sebagai energi moral yang mengendalikan perilaku, membebaskan akal, dan mengarahkan naluri,” ujarnya.
Menag juga menyoroti tantangan profesi di era kecerdasan buatan. Menurutnya, tantangan utama bukan terletak pada kecanggihan algoritma, melainkan pada bagaimana menjaga sisi kemanusiaan manusia itu sendiri.
“Dunia hari ini tidak hanya membutuhkan profesi yang cerdas, tetapi profesi yang beretika. Tidak hanya kompetensi teknis, tetapi juga nurani yang hidup,” kata Menag.
Dalam konteks tersebut, ia menegaskan bahwa peran agama di era modern adalah menjadi kompas moral bagi kemajuan, penjamin martabat manusia, serta penjaga makna kerja dan profesi di tengah dunia yang bergerak cepat.
“Di Indonesia, sebagai negara Muslim terbesar dari sisi jumlah penduduk, kami berupaya meneguhkan pemahaman ini melalui pengaitan pendidikan keagamaan dengan nilai-nilai profesional, serta penguatan etika kerja dalam lembaga-lembaga negara dan masyarakat,” ujar Nasaruddin.
Ia menambahkan, para pakar dalam forum tersebut juga menekankan bahwa tantangan sesungguhnya bukan pada penggunaan kecerdasan buatan dalam ranah agama, melainkan pada bagaimana teknologi tersebut diatur dan dikendalikan.
Menurut Menag, pengaturan tersebut penting agar manusia, dengan akal, nilai, dan tanggung jawab etiknya, tetap memimpin arah perkembangan teknologi, sementara agama tetap menjadi sumber hidayah dan pemberi makna dalam kehidupan manusia.
