Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kasus meninggalnya seorang siswa sekolah dasar di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang diduga berkaitan dengan tekanan ekonomi keluarga. Puan menilai peristiwa tersebut sebagai duka mendalam sekaligus pengingat bagi negara untuk lebih serius memperhatikan kesehatan mental dan kesejahteraan anak.
“Kasus kematian anak di Kabupaten Ngada ini tentu sangat memilukan dan harus menjadi pembelajaran bersama,” ujar Puan dalam keterangan tertulis, Rabu (4/2/2026).
Puan menegaskan, ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar pendidikan anak menjadi teguran keras bagi sistem perlindungan sosial dan pendidikan nasional. Menurutnya, akses pendidikan tidak cukup hanya dimaknai sebagai sekolah gratis, tetapi juga mencakup pemenuhan kebutuhan penunjang belajar.
“Program pendidikan tidak boleh berhenti pada penyediaan sekolah gratis saja. Kebutuhan dasar seperti buku dan alat tulis juga harus dipastikan dapat diakses oleh anak-anak dari keluarga kurang mampu,” kata Puan.
Ia menilai program bantuan pendidikan dan beasiswa harus dirancang lebih responsif agar benar-benar menjangkau anak-anak yang membutuhkan. Selain itu, sekolah didorong untuk memiliki pemetaan kondisi sosial ekonomi peserta didik.
“Sekolah harus memahami latar belakang siswanya dan memastikan tidak ada anak yang tertinggal hanya karena keterbatasan ekonomi,” ujarnya.
Puan juga menyoroti pentingnya perhatian terhadap kesehatan mental dan psikologi anak di lingkungan sekolah. Menurutnya, tekanan psikologis yang dialami anak kerap luput dari perhatian, padahal dapat berdampak serius pada tumbuh kembang mereka.
“Kasus ini menunjukkan betapa kondisi psikologis anak sangat berpengaruh terhadap keputusan yang mereka ambil. Kesehatan mental anak harus menjadi perhatian serius,” tegasnya.
Ia berharap peristiwa di Ngada menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendidikan nasional agar lebih ramah anak dan mampu melindungi kesehatan fisik maupun mental peserta didik.
“Pendidikan yang baik harus menciptakan ruang belajar yang aman dan nyaman, termasuk dengan memperhatikan kondisi personal dan ekonomi anak,” kata Puan.
Selain itu, Puan mendorong pemerintah untuk memperkuat jangkauan program bantuan sosial hingga ke daerah-daerah terpencil. Menurutnya, kasus ini tidak dapat dilepaskan dari persoalan kemiskinan struktural.
“Kita perlu melihat persoalan ini secara utuh. Akar masalahnya adalah kemiskinan, dan negara harus hadir untuk mengatasinya,” ujarnya.
Oleh karena itu, Puan menekankan pentingnya penyelarasan antara program pendidikan dan bantuan sosial agar saling menguatkan dan mencegah kejadian serupa terulang.
“Program pemerintah harus diarahkan untuk menyentuh persoalan paling mendasar, yaitu kemiskinan. Jangan sampai ada lagi generasi muda Indonesia yang kehilangan masa depan karena keterbatasan ekonomi,” pungkas Puan.
