Kota Pekalongan – Badan Gizi Nasional (BGN) RI mulai memperketat pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul lonjakan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah. Di Jawa Tengah saja, jumlah dapur MBG kini telah melampaui 3.500 titik. Ekspansi cepat ini dinilai harus diimbangi kontrol mutu yang ketat agar standar gizi dan keamanan pangan tetap terjaga.
Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN RI, Letjen TNI (Purn) Dadang Hendra Yudha, menegaskan percepatan program tidak boleh mengorbankan kualitas. Hal itu disampaikannya saat kegiatan Koordinasi dan Evaluasi MBG bersama Forkopimda, kepala SPPG, serta mitra MBG se-eks Karesidenan Pekalongan di Ruang Buketan Setda Kota Pekalongan, Rabu (11/2/2026).
“Sekarang program sudah berjalan sangat cepat. Karena itu kedisiplinan mitra dalam menjalankan kewajiban sesuai perjanjian kerja sama menjadi kunci,” ujar Dadang.
Ia mengakui masih ditemukan yayasan mitra yang belum sepenuhnya memenuhi komitmen kerja. Untuk itu, BGN menerapkan mekanisme sanksi bertahap, mulai dari teguran, Surat Peringatan (SP) 1 hingga SP3. Jika tidak ada perbaikan, kontrak kerja sama akan dihentikan.
“Kalau tetap tidak dilaksanakan, ya kita putus,” tegasnya.
Selain penguatan disiplin mitra, BGN juga memperketat sistem pengawasan melalui penerapan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Pemerintah daerah, dinas kesehatan, hingga satuan tugas MBG diminta aktif melakukan pemantauan lapangan. Transparansi dan pelaporan dini menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas program yang kini memproduksi hingga 6 juta porsi per hari secara nasional.
Menurut Dadang, dapur MBG kini tidak lagi diperlakukan sebagai dapur rumahan, melainkan sistem produksi massal dengan standar industri pangan. Penggunaan kompor bertekanan tinggi, instalasi gas khusus, steamer, hingga pemisahan gudang basah dan kering menjadi kewajiban untuk menjamin keamanan pangan.
“Ini sudah seperti pabrik makanan skala besar. Standarnya harus jelas dan disiplin,” ujarnya.
Secara nasional, BGN menargetkan pembangunan sekitar 35.000 dapur MBG yang menjangkau hingga 8.270 wilayah, termasuk daerah terpencil. Program ini disebut tidak hanya berorientasi pada pemenuhan gizi anak-anak, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi lokal karena menyerap tenaga kerja dan belanja bahan baku dari masyarakat sekitar.
“Tahun ini lebih dari Rp300 triliun dialokasikan dan langsung bergerak di dapur-dapur MBG. Ini investasi jangka panjang untuk menyiapkan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas,” kata Dadang.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Pekalongan Balgis Diab menyambut baik penguatan pengawasan dari BGN Pusat. Ia menilai evaluasi berkala menjadi dorongan penting bagi pemerintah daerah untuk terus menjaga kualitas layanan.
“Kami sangat berterima kasih atas pendampingan dan arahannya. Sejauh ini pelaksanaan MBG di Kota Pekalongan berjalan baik dan dapur-dapur SPPG telah memenuhi ketentuan,” ujarnya.
Balgis mengaku rutin turun langsung memantau distribusi makanan ke sekolah-sekolah. Ia melihat dampak positif dari sisi semangat anak-anak penerima manfaat.
“Belum dimakan saja mereka sudah terlihat ceria. Bahkan ada anak yang biasanya sulit makan di rumah, jadi lebih bersemangat,” tuturnya.
Ke depan, Pemkot Pekalongan berharap koordinasi dengan BGN Pusat terus diperkuat agar kualitas dan cakupan layanan semakin optimal.
“Semoga MBG terus berlanjut sebagai investasi jangka panjang untuk melahirkan generasi emas,” pungkasnya.
