Jakarta – Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK) membahas langkah mitigasi risiko korupsi dalam dua program strategis pemerintah, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Pembahasan tersebut berlangsung dalam pertemuan di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Jakarta.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Joko Pramono, yang tergabung dalam Timnas PK, menegaskan bahwa pengawasan dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah, bukan untuk mengintervensi kebijakan.
“Yang menjadi perhatian kami adalah mitigasi potensi tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan program MBG dan Koperasi Merah Putih,” ujarnya.
Agus menjelaskan, fokus pengawasan diarahkan pada proses belanja dan pelaksanaan anggaran. Tim ingin memastikan bahwa pembelanjaan dalam program MBG maupun koperasi berjalan sesuai perencanaan dan proposal yang diajukan masing-masing yayasan atau koperasi.
Ia juga menekankan bahwa mekanisme pengadaan dalam dua program tersebut memiliki karakteristik khusus, berbeda dengan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah secara umum, karena bersifat lebih spesifik dalam konteks bisnis.
Selain membahas pengawasan program, Timnas PK juga menyiapkan laporan tahunan yang akan disampaikan langsung kepada presiden. Dalam kesempatan itu, Agus mengungkapkan adanya usulan revisi terhadap Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).
Dalam rancangan perubahan tersebut, Timnas PK mengusulkan perluasan pelibatan kementerian dan lembaga yang sebelumnya belum tercantum secara eksplisit, termasuk Kementerian Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Pertemuan ini turut dihadiri Ketua KPK Setyo Budiyanto, jajaran pimpinan KPK, Koordinator Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi, serta tim pengarah dan teknis dari lima kementerian/lembaga anggota Timnas PK. Timnas PK sendiri merupakan tim lintas lembaga yang menjalankan agenda Stranas Pencegahan Korupsi.
Dengan pengawasan yang diperkuat sejak awal implementasi, pemerintah berharap program-program prioritas seperti MBG dan Kopdes Merah Putih dapat berjalan efektif sekaligus minim risiko penyimpangan.
