Jakarta – Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, mendorong peningkatan distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD atau kelompok 3B. Ia menilai cakupan penerima manfaat masih perlu diperluas agar dampak program lebih optimal.
Isyana mengatakan hingga kini masih terdapat sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum mengalokasikan bantuan untuk kelompok 3B. Karena itu, ia berharap jumlah penerima terus ditingkatkan dan distribusi dilakukan secara lebih merata.
“Saya berharap jumlah penerima MBG 3B bisa ditingkatkan karena hingga saat ini memang masih ada beberapa SPPG yang belum mengalokasikan untuk 3B,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (6/4/2026).
Menurut Isyana, intervensi gizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita merupakan langkah strategis untuk mendukung visi pemerintahan Prabowo Subianto menuju Indonesia Emas 2045. Program tersebut juga dinilai penting untuk mencegah stunting, khususnya pada periode krusial 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
Ia juga mengusulkan agar distribusi MBG bagi kelompok 3B tidak hanya diberikan dua kali dalam sepekan, tetapi dapat dilakukan setiap hari. Selain itu, menu makanan diharapkan berupa makanan basah bergizi untuk menghindari konsumsi pangan ultra-proses.
Mandat pendistribusian MBG 3B sendiri berada di bawah Kemendukbangga/BKKBN sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Pemerintah juga tengah menyiapkan aturan turunan guna memperkuat implementasi program tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa pelaksanaan MBG untuk kelompok 3B pada prinsipnya sudah berjalan, namun masih memerlukan penyempurnaan agar dampaknya lebih maksimal.
“Untuk 3B tidak ada perubahan, karena sudah berjalan. Namun perlu disempurnakan karena pemberian MBG bagi 3B sangat penting untuk menentukan masa depan anak-anak kita,” kata Zulkifli.
Pemerintah juga memastikan percepatan pembenahan tata kelola SPPG untuk meningkatkan efektivitas distribusi. Langkah ini diharapkan mampu memperluas jangkauan penerima sekaligus memperkuat kualitas layanan gizi bagi kelompok rentan.
