JAKARTA — Narasi yang mengaitkan kenaikan utang negara dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai terlalu menyederhanakan persoalan fiskal dan tidak mencerminkan cara kerja pengelolaan anggaran negara modern.
Pakar sekaligus Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P. Sasmita, menegaskan bahwa utang pemerintah tidak pernah dirancang untuk membiayai satu program tunggal.
“Dalam struktur APBN modern, utang negara tidak pernah berdiri untuk membiayai satu program tunggal, tetapi menjadi bagian dari keseluruhan strategi pembiayaan negara, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, subsidi energi, perlindungan sosial, hingga stabilisasi ekonomi,” kata Ronny, Rabu (13/5/2026).
Ia menjelaskan, dalam sistem anggaran modern, Indonesia menggunakan skema pooled financing atau pembiayaan terintegrasi. Dengan model ini, sumber pembiayaan negara dikumpulkan dan dialokasikan untuk berbagai kebutuhan strategis secara bersamaan, bukan berdasarkan satu proyek tertentu.
Karena itu, menurut Ronny, menyebut kenaikan utang semata-mata akibat MBG adalah penyederhanaan yang tidak tepat secara akademik maupun teknokratis.
“Kalau logika seperti itu dipakai, maka semua program negara, dari jalan tol sampai gaji ASN, bisa dituduh sebagai penyebab tunggal utang. Padahal, ekonomi negara bekerja jauh lebih kompleks daripada sekadar cocoklogi fiskal di media sosial,” ujarnya.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, total utang pemerintah pusat hingga 31 Maret 2026 tercatat sebesar Rp9.920,42 triliun atau setara 40,75 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Dari jumlah itu, sekitar 87,22 persen berasal dari Surat Berharga Negara (SBN), sementara sisanya berasal dari pinjaman.
Ronny menilai, melihat angka utang tanpa memahami konteks penggunaannya justru berpotensi menyesatkan opini publik.
Ia menegaskan bahwa belanja negara untuk program gizi seperti MBG justru masuk kategori investasi produktif karena menyasar pembangunan kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang.
“Negara bukan sedang menghabiskan uang untuk makan siang, tetapi melakukan investasi biologis dan intelektual terhadap generasi produktif 15 hingga 20 tahun mendatang,” tegasnya.
Menurut Ronny, risiko terbesar bukanlah membiayai makan anak-anak, melainkan membiarkan satu generasi tumbuh dengan kualitas kesehatan dan kecerdasan yang rendah akibat kekurangan gizi.
Dampaknya, kata dia, akan jauh lebih mahal bagi perekonomian nasional di masa depan karena menurunkan produktivitas dan kapasitas daya saing bangsa.
Tak hanya berdampak pada kualitas SDM, program MBG juga dinilai memiliki efek berganda terhadap ekonomi domestik.
Ia menyebut sektor pertanian, peternakan, UMKM pangan, logistik daerah, hingga penciptaan lapangan kerja lokal akan ikut terdorong melalui perputaran anggaran program tersebut.
“Uang negara tidak hilang, melainkan berputar di ekonomi domestik. Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, instrumen fiskal seperti ini juga berfungsi menjaga konsumsi nasional dan memperkuat permintaan domestik,” jelasnya.
Karena itu, Ronny menilai perdebatan publik seharusnya tidak lagi berfokus pada perlu atau tidaknya program MBG, melainkan bagaimana memastikan implementasinya berjalan efektif.
“Perdebatan yang sehat seharusnya bukan perlukah MBG, tetapi bagaimana memastikan program ini tepat sasaran, efisien, dan tidak bocor,” pungkasnya.
