Jakarta – Center of Reform on Economics Indonesia menilai program Koperasi Desa Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi menjadi mesin penggerak ekonomi baru di wilayah pedesaan melalui perputaran dana dalam skala besar.
Namun, lembaga tersebut mengingatkan bahwa besarnya anggaran tidak otomatis menjamin dampak ekonomi yang nyata jika implementasi di lapangan tidak berjalan optimal.
Ekonom CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, Senin (18/5/2026), mengatakan hitungan potensi aliran dana hingga miliaran rupiah ke desa seperti yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto secara matematis memang masuk akal.
“Secara aritmetik tidak berlebihan jika yang dimaksud adalah akumulasi dana yang bergerak di seluruh ekosistem desa secara nasional,” ujar Yusuf dikutip dari Kontan.
Ia menjelaskan, anggaran MBG yang mencapai sekitar Rp71 triliun per tahun setara hampir Rp200 miliar per hari. Nilai itu belum termasuk kebutuhan modal awal program Kopdes Merah Putih yang ditargetkan menjangkau sekitar 80 ribu koperasi desa di seluruh Indonesia.
Meski demikian, Yusuf menegaskan bahwa ukuran keberhasilan tidak berhenti pada besarnya uang yang masuk ke desa, melainkan pada seberapa besar multiplier effect atau efek berganda yang dihasilkan terhadap ekonomi lokal.
Menurutnya, desa justru memiliki peluang efek berganda lebih tinggi dibanding kota karena tambahan pendapatan masyarakat umumnya langsung dibelanjakan untuk kebutuhan sehari-hari.
Namun peluang itu hanya bisa terwujud jika rantai pasok lokal benar-benar siap.
“Kalau bahan baku MBG masih banyak didatangkan dari luar daerah, uang yang masuk ke desa hanya mampir sebentar lalu keluar lagi,” katanya.
CORE juga menyoroti tantangan struktural ekonomi desa saat ini, terutama akibat urbanisasi dan dominasi pertumbuhan ekonomi yang semakin terkonsentrasi di wilayah perkotaan.
Yusuf mencatat kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional kini berada di bawah 13 persen, padahal sekitar 28 persen tenaga kerja Indonesia masih bergantung pada sektor tersebut.
“Artinya produktivitas pekerja di sektor pertanian masih relatif rendah dibanding sektor lain,” ujarnya.
Meski begitu, ia optimistis desa masih memiliki peluang besar menjadi sumber pertumbuhan baru, asalkan tidak hanya mengandalkan pertanian tradisional.
Menurutnya, masa depan ekonomi desa bisa ditopang sektor non-pertanian seperti industri pengolahan pascapanen, agribisnis berbasis klaster, UMKM pangan, industri kreatif desa, hingga logistik dan distribusi.
“Desa bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru, tetapi yang dibutuhkan adalah transformasi struktural, bukan sekadar transfer dana jangka pendek,” tegas Yusuf.
CORE memprediksi sektor yang paling cepat merasakan dampak MBG dan Kopdes adalah pertanian pangan, peternakan rakyat, perikanan budidaya, UMKM pengolahan makanan, serta layanan logistik desa.
Namun sejumlah risiko juga perlu diantisipasi, mulai dari dominasi elite lokal dalam koperasi, tekanan inflasi pangan karena kapasitas produksi yang belum siap, hingga ketergantungan ekonomi desa pada belanja negara.
Karena itu, CORE mendorong pemerintah memastikan sebagian besar bahan baku program MBG diserap dari petani dan pelaku usaha lokal agar manfaat ekonomi benar-benar berputar di desa.
“Pemerintah perlu menetapkan indikator kapan koperasi dianggap mandiri, bagaimana mengukurnya, dan evaluasi apa yang dilakukan jika target tidak tercapai,” tutup Yusuf.
