Jakarta – Pemerintah memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap menjadi prioritas nasional meski kebijakan efisiensi anggaran tengah diterapkan di berbagai sektor pemerintahan.
Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan langkah penyesuaian anggaran yang dilakukan pemerintah tidak akan mengganggu pelayanan gizi kepada masyarakat, khususnya penerima manfaat program MBG yang terus bertambah di seluruh Indonesia.
Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik S. Deyang, mengatakan efisiensi anggaran yang diarahkan Kementerian Keuangan lebih difokuskan pada belanja operasional agar penggunaan dana negara menjadi lebih efektif dan tepat sasaran.
“Penyesuaian ini bukan pengurangan komitmen terhadap MBG. Fokusnya adalah bagaimana anggaran negara digunakan lebih efektif dan memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat,” ujar Nanik di Jakarta, Rabu (27/5/2026).
Menurut dia, koordinasi antara BGN dan Kementerian Keuangan terus dilakukan untuk memastikan keberlanjutan program tetap terjaga di tengah upaya pemerintah memperkuat disiplin fiskal.
BGN juga memastikan tata kelola program akan diperkuat agar penggunaan anggaran lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
“Sinergi antara Kementerian Keuangan dan BGN menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga kualitas program sekaligus memastikan pengelolaan anggaran dilakukan secara bertanggung jawab,” katanya.
Dalam APBN 2026, BGN memperoleh pagu anggaran sebesar Rp268 triliun yang difokuskan untuk mendukung operasional Program MBG melalui jaringan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.
Program tersebut kini berkembang menjadi salah satu intervensi sosial terbesar pemerintah dalam bidang pemenuhan gizi masyarakat.
Hingga 24 Mei 2026, MBG tercatat telah menjangkau sekitar 62,4 juta penerima manfaat melalui 29.225 SPPG yang beroperasi di seluruh Indonesia.
Jumlah penerima manfaat tersebut meliputi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, balita, hingga kelompok masyarakat rentan lainnya.
Meski terdapat penyesuaian pada sejumlah pos operasional, pemerintah memastikan pelayanan utama kepada masyarakat tetap berjalan normal tanpa pengurangan kualitas distribusi makanan bergizi.
Menurut Nanik, efisiensi justru menjadi momentum untuk memperbaiki sistem kerja dan memperkuat efektivitas pelaksanaan program di lapangan.
“Prinsip utama kami adalah memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap optimal. Efisiensi bukan berarti mengurangi program, tetapi memperkuat kualitas pelaksanaannya agar manfaatnya semakin luas,” ujarnya.
Pemerintah berharap penguatan tata kelola dan penggunaan anggaran yang lebih terukur dapat membuat Program MBG semakin berkelanjutan sekaligus memberi dampak nyata terhadap peningkatan kualitas gizi nasional.
Selain menjadi program pemenuhan makanan bergizi, MBG juga diproyeksikan sebagai instrumen strategis pemerintah dalam menekan angka stunting, memperkuat ketahanan pangan lokal, dan menggerakkan ekonomi masyarakat melalui rantai pasok pangan domestik.
