KARAWANG — Ketidakpastian mengenai kelanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai memunculkan keresahan di Kabupaten Karawang. Kekhawatiran tidak hanya datang dari penerima manfaat program, tetapi juga dari tenaga kerja dapur dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang selama ini terlibat dalam rantai pasok program tersebut.
Kondisi itu mendorong Aliansi Rakyat Karawang Bersatu menggelar aksi damai di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Karawang, Rabu (24/6/2026). Massa meminta pemerintah memberikan kepastian terkait keberlanjutan program yang dinilai telah memberikan manfaat sosial sekaligus dampak ekonomi bagi masyarakat.
Dalam aksinya, peserta menyampaikan kekhawatiran bahwa penghentian atau perubahan kebijakan tanpa kejelasan dapat berdampak pada ribuan orang yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas Program Makan Bergizi Gratis.
Menanggapi aspirasi tersebut, DPRD Kabupaten Karawang menggelar audiensi dengan sekitar 20 perwakilan peserta aksi. Pertemuan berlangsung terbuka dan dihadiri Ketua Komisi I DPRD Karawang Saepudin Juhri serta Ketua Satgas MBG Karawang Ridwan Salam.
Berbagai aspirasi terkait pelaksanaan dan masa depan program disampaikan langsung dalam forum tersebut.
Perwakilan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Banyusari, Nana, mengapresiasi sikap DPRD yang menerima aspirasi masyarakat dan memberikan ruang dialog kepada para peserta aksi.
“Alhamdulillah, tadi pertemuan diterima dengan baik. Apa yang menjadi tuntutan-tuntutan kami diterima dengan baik juga oleh perwakilan dewan,” ujarnya.
Menurut Nana, DPRD dan Satgas MBG Karawang menyatakan komitmennya untuk meneruskan aspirasi tersebut kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam menentukan arah kebijakan program.
Meski demikian, pemerintah daerah dan DPRD tidak memiliki kewenangan langsung untuk memutuskan keberlanjutan program. Kebijakan utama terkait operasional MBG berada di bawah kewenangan pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN).
Kondisi itu membuat masyarakat masih harus menunggu keputusan yang akan diambil pemerintah pusat terkait masa depan program tersebut.
Ketua Satgas MBG Karawang Ridwan Salam mengakui ketidakjelasan kebijakan telah menimbulkan kecemasan di berbagai kalangan, terutama para pekerja yang selama ini terlibat dalam operasional dapur penyedia makanan bergizi.
Menurut dia, banyak tenaga kerja yang khawatir kehilangan mata pencaharian apabila program dihentikan atau mengalami pengurangan skala secara signifikan.
Selain pekerja dapur, pelaku UMKM yang menjadi pemasok bahan baku juga menghadapi kekhawatiran serupa. Selama program berjalan, sejumlah usaha lokal mengalami peningkatan permintaan karena produk mereka terserap dalam kebutuhan operasional MBG.
“Tenaga kerja di dapur khawatir kehilangan pekerjaan jika program ini berhenti. Begitu juga UMKM lokal yang omzetnya sempat melonjak karena produk mereka terserap sebagai pemasok bahan baku,” kata Ridwan.
Ia menilai dampak Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya terlihat dari sisi pemenuhan gizi anak-anak dan kelompok penerima manfaat, tetapi juga pada tumbuhnya aktivitas ekonomi di tingkat lokal.
Program tersebut dinilai telah membuka lapangan kerja baru, meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat, serta menciptakan peluang usaha bagi pelaku UMKM yang menjadi bagian dari rantai pasok.
Karena itu, berbagai pihak berharap pemerintah pusat segera memberikan kepastian mengenai arah kebijakan program agar masyarakat dapat memperoleh kejelasan dan kepastian dalam merencanakan aktivitas ekonomi mereka.
Hingga kini, perhatian masyarakat Karawang masih tertuju pada keputusan yang akan diambil pemerintah pusat dan Badan Gizi Nasional terkait keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis.
Di tengah ketidakpastian tersebut, para pekerja dapur dan pelaku usaha lokal berharap program yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka dapat tetap berjalan, atau setidaknya disertai kebijakan transisi yang memberikan kepastian bagi masyarakat terdampak.
