Semarang – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ingin memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berdampak pada peningkatan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi desa. Karena itu, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) didorong mengambil peran strategis dalam rantai pasok program nasional tersebut.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan desa memiliki potensi besar menjadi penyedia utama kebutuhan pangan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menurut dia, hasil pertanian, peternakan, hingga perikanan yang diproduksi masyarakat seharusnya menjadi sumber utama bahan baku MBG sehingga manfaat ekonomi program dapat dirasakan langsung oleh warga desa.
“Program ini harus benar-benar membumi. Jangan berhenti pada penandatanganan nota kesepahaman saja, tetapi harus dikawal melalui pengecekan, evaluasi, dan pengawasan agar implementasinya berjalan sesuai tujuan,” kata Luthfi saat menghadiri penandatanganan dukungan Asta Cita Presiden yang digagas DPP Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) di Koperasi Desa Merah Putih Bergas Kidul, Kabupaten Semarang, Sabtu (27/6/2026).
Dalam kesempatan tersebut, DPP Papdesi juga menandatangani nota kesepahaman dengan sejumlah kementerian dan lembaga untuk memperkuat kolaborasi antara BUMDes, Koperasi Desa Merah Putih, dan SPPG sebagai bagian dari ekosistem MBG.
Menurut Luthfi, peran desa tidak seharusnya berhenti sebagai pemasok bahan pangan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bahkan mendorong agar BUMDes dapat berkembang menjadi pengelola dapur SPPG sehingga seluruh rantai nilai, mulai dari produksi, distribusi, hingga penyediaan makanan bergizi, dapat dikelola oleh masyarakat desa sendiri.
Dengan model tersebut, nilai tambah ekonomi akan tetap berputar di tingkat lokal, membuka lapangan pekerjaan baru, sekaligus memperkuat kemandirian desa.
Selain itu, Pemprov Jawa Tengah juga mulai mengarahkan penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan pada operasional dapur MBG. Salah satu opsi yang didorong ialah pemanfaatan Compressed Natural Gas (CNG) sebagai bahan bakar dapur guna meningkatkan efisiensi sekaligus mendukung keberlanjutan program.
Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, jumlah penerima manfaat MBG di wilayah tersebut mencapai lebih dari 9 juta orang. Untuk melayani kebutuhan itu, diproyeksikan akan beroperasi sekitar 4.382 SPPG yang didukung lebih dari 8.500 Koperasi Desa Merah Putih sebagai bagian dari jaringan distribusi pangan.
Luthfi juga menegaskan pemerintah daerah terbuka menerima berbagai masukan maupun evaluasi dari masyarakat terkait pelaksanaan MBG di lapangan. Ia berharap setiap daerah dapat mengoptimalkan komoditas unggulan masing-masing sehingga program tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi sekaligus menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi desa.
Senada dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa keberhasilan MBG sangat bergantung pada keterlibatan desa sebagai penyedia bahan pangan.
Ia menekankan SPPG wajib memanfaatkan potensi pangan yang tersedia di wilayah sekitar dan mengutamakan pembelian melalui Koperasi Desa Merah Putih, BUMDes, maupun lembaga ekonomi desa lainnya.
“Kalau potensi pangan tersedia di desa, tidak boleh mengambil dari tempat lain. Tujuannya agar ekonomi desa ikut bergerak bersama pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis,” ujar Zulkifli.
Ketua DPP Papdesi Wargiyati menilai sinergi antara koperasi desa, BUMDes, dan SPPG dapat menciptakan siklus ekonomi baru di pedesaan. Menurutnya, ketika kebutuhan pangan MBG dipenuhi oleh produk lokal, maka petani, peternak, nelayan, hingga pelaku UMKM desa akan memperoleh pasar yang lebih pasti.
“Harapan kami, seluruh potensi desa dapat terhubung dengan Program Makan Bergizi Gratis sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat melalui perputaran ekonomi di tingkat lokal,” ujarnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf, Anggota DPR RI Mohammad Hatta, Staf Khusus Presiden Bidang Buruh Said Iqbal, Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Iqbal Shoffan Shoffwan, Bupati Semarang Ngesti Nugraha, serta jajaran Forkopimda Jawa Tengah dan Kabupaten Semarang.
