Jakarta – Kenaikan harga sejumlah bahan pangan yang mulai terjadi seiring masuknya kembali tahun ajaran baru dan bergulirnya lagi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai sebagai fenomena pasar yang wajar. Selama kenaikan tersebut dipicu oleh meningkatnya permintaan dan berlangsung dalam mekanisme pasar yang sehat, kondisi itu justru dapat menjadi kabar baik bagi petani, peternak, nelayan, hingga pelaku UMKM pangan.
Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Dr. Imamudin Yuliadi, S.E., M.Si., mengatakan peningkatan permintaan pangan akibat beroperasinya kembali program MBG merupakan bentuk dinamika ekonomi yang lazim terjadi.
“Fenomena kenaikan harga bahan pangan yang mengiringi dimulainya kembali sekolah dan otomatis Program MBG bergulir lagi dapat dipandang sebagai fenomena pasar yang wajar. Kenaikan harga karena dorongan permintaan merupakan sinyal positif bagi pelaku ekonomi, terutama petani dan peternak, karena berpotensi meningkatkan pendapatan mereka,” ujar Imamudin di Yogyakarta, Jumat (24/7/2026).
Menurut dia, kenaikan harga tidak selalu identik dengan persoalan. Selama terbentuk dari interaksi permintaan dan penawaran yang normal, harga yang sedikit lebih tinggi justru memberikan insentif bagi produsen untuk meningkatkan produksi.
Di sisi lain, dampaknya terhadap konsumen dinilai masih dapat ditoleransi apabila kenaikan berlangsung dalam batas yang wajar dan tidak dipicu oleh gangguan distribusi maupun praktik spekulasi.
Imamudin menilai pemerintah memiliki peran penting agar mekanisme pasar tetap berjalan sehat. Fokus utama pemerintah bukan mengendalikan harga secara berlebihan, melainkan memastikan pasokan pangan tetap tersedia dan distribusi berjalan lancar.
“Pemerintah perlu menjaga stabilitas pasokan barang serta memperlancar rantai distribusi pangan sehingga mekanisme pasar dapat membentuk harga secara wajar. Situasi pasar juga harus terus dipantau agar harga tetap terkendali,” katanya.
Selain itu, perhatian terhadap sektor produksi dinilai tidak kalah penting. Pemerintah diminta memastikan ketersediaan pupuk dengan harga yang terjangkau sehingga keuntungan dari kenaikan harga benar-benar dapat dirasakan para petani.
Ia menambahkan kebijakan serupa juga perlu diberikan kepada pelaku ekonomi lain seperti nelayan dan UMKM agar efek berganda dari Program MBG dapat dirasakan secara lebih luas.
Bagi Imamudin, meningkatnya permintaan pangan akibat MBG seharusnya dimanfaatkan sebagai momentum memperkuat fondasi ekonomi daerah.
Menurutnya, upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan efisiensi produksi, pemangkasan rantai distribusi yang tidak rasional, serta penguatan struktur pasar agar lebih sehat dan kompetitif.
Dengan cara itu, kata dia, Program MBG tidak hanya berfungsi sebagai program pemenuhan gizi anak sekolah, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi lokal sekaligus membuka lapangan kerja baru.
“Kenaikan harga pangan yang relatif wajar ini menjadi momentum memperkuat basis ekonomi rakyat di daerah. Efisiensi produksi harus ditingkatkan, jalur distribusi yang tidak rasional dipotong, dan struktur pasar diperkuat sehingga tercipta ekosistem ekonomi daerah yang produktif sekaligus menciptakan peluang kerja baru,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Imamudin juga menaruh harapan besar kepada jajaran baru Badan Gizi Nasional (BGN). Menurutnya, kepengurusan baru harus mampu menjawab berbagai sorotan publik terhadap tata kelola Program MBG.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari integritas pengelolaan anggaran serta kualitas pelayanan yang diberikan.
“Kepengurusan BGN yang baru harus membuktikan kinerja yang lebih baik dan mampu menghilangkan praktik korupsi maupun rent seeking yang selama ini menjadi perhatian masyarakat. Itu hanya bisa dilakukan melalui kerja yang lebih efisien, penggunaan anggaran yang transparan dan akuntabel, kualitas hidangan yang semakin baik, serta tata kelola yang profesional,” ujarnya.
Ke depan, Imamudin memandang MBG memiliki potensi besar menjadi instrumen pembangunan ekonomi nasional apabila dikelola secara konsisten dari hulu hingga hilir.
Ia menjelaskan, penyediaan bahan pangan yang terintegrasi akan memperkuat sektor pertanian, peternakan, perikanan, hingga industri pengolahan pangan dalam negeri.
Dengan demikian, manfaat MBG tidak hanya berhenti pada peningkatan kualitas gizi anak-anak sekolah, tetapi juga mampu memperkuat ekonomi rakyat secara berkelanjutan.
“Program MBG dapat menjadi instrumen ekonomi yang menggerakkan ekonomi rakyat di seluruh Indonesia dengan syarat memiliki tata kelola yang transparan, akuntabel, dan andal. Persiapan bahan pangan harus dilakukan secara komprehensif dari hulu hingga hilir sehingga mampu memperkuat ekonomi pertanian dan industri pengolahan pangan. Pada akhirnya, kualitas gizi anak meningkat, masyarakat lebih sehat, ekonomi rakyat tumbuh seimbang, dan cita-cita mewujudkan perekonomian Indonesia yang adil dan makmur dapat semakin mendekati kenyataan,” pungkasnya.
