Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) mulai memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah muncul dugaan insiden keamanan pangan yang menimpa ratusan siswa dan guru di SMK Negeri 6 Semarang. Evaluasi menyeluruh dilakukan, mulai dari kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) hingga penegakan sanksi bagi pihak yang terbukti melanggar.
Kepala BGN Sudaryono menegaskan bahwa tidak akan ada toleransi terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan keselamatan penerima manfaat maupun terhadap praktik penyimpangan dalam pengelolaan program.
“Penyelenggaraan MBG harus mengedepankan keamanan pangan dan tata kelola yang bersih. Tidak boleh ada kompromi terhadap pelanggaran prosedur maupun praktik yang menyimpang,” kata Sudaryono dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (2/8).
Pernyataan tersebut disampaikan setelah ia mengunjungi sejumlah korban dugaan insiden keamanan pangan di beberapa rumah sakit di Kota Semarang pada Sabtu (1/8). Kunjungan dilakukan untuk memastikan kondisi para siswa sekaligus mengevaluasi penanganan kasus yang sedang berlangsung.
Sebagai langkah awal, BGN memutuskan menghentikan sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Karangturi yang memasok makanan ke SMK Negeri 6 Semarang. Penghentian dilakukan hingga proses investigasi selesai dan penyebab pasti insiden dapat dipastikan.
Selain penghentian sementara, BGN juga memberikan surat peringatan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan SPPG tersebut sebagai bagian dari proses evaluasi internal.
Sudaryono mengatakan seluruh kepala SPPG memiliki tanggung jawab memastikan setiap tahapan produksi makanan berjalan sesuai SOP, mulai dari kebersihan personel, pengolahan bahan baku, hingga proses distribusi kepada penerima manfaat.
Ia menegaskan setiap petugas yang tidak mematuhi prosedur keamanan pangan, seperti mengabaikan penggunaan alat pelindung diri atau standar sanitasi, harus ditindak tegas demi mencegah risiko serupa terulang.
Menurut hasil evaluasi awal yang diterima BGN, dugaan penyebab insiden masih mengarah pada kombinasi beberapa faktor, termasuk penggunaan sejumlah bahan makanan yang sedang diuji di laboratorium serta lamanya jeda antara proses memasak dan distribusi makanan.
Sudaryono menjelaskan makanan untuk SMK Negeri 6 Semarang didistribusikan lebih lambat dibandingkan sekolah lain yang dilayani dapur yang sama. Sementara itu, sekolah-sekolah yang menerima makanan lebih awal tidak dilaporkan mengalami keluhan serupa.
Meski demikian, BGN menegaskan penyebab pasti insiden baru dapat dipastikan setelah hasil pemeriksaan laboratorium dan investigasi dari Dinas Kesehatan selesai, yang diperkirakan membutuhkan waktu sekitar lima hingga tujuh hari kerja.
Dalam kesempatan itu, Sudaryono juga memastikan kondisi para korban terus membaik. Dari total 707 siswa dan guru yang dilaporkan mengalami keluhan kesehatan, hanya sebagian kecil yang memerlukan perawatan di rumah sakit maupun puskesmas.
Ia berharap hasil investigasi nantinya menjadi dasar perbaikan sistem pengawasan dan pengelolaan MBG secara nasional agar standar keamanan pangan dapat diterapkan secara lebih ketat di seluruh SPPG.
BGN menegaskan evaluasi pascainsiden tidak hanya bertujuan mengungkap penyebab kasus di Semarang, tetapi juga memperkuat sistem pengendalian mutu agar Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan dengan aman, akuntabel, dan tetap menjaga kepercayaan masyarakat.
